PASURUAN, RadarBangsa.co.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo berdampak pada 10.260 meter jaringan pipa air di tiga desa penyangga Kabupaten Pasuruan. Pada saat meninjau penanganan kebakaran, Selasa (20/10/2026) malam, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menyebut masih terdapat 92 titik panas (hotspot) di kawasan tersebut.
Pipa air yang terdampak tersebar di Desa Tambaksari sepanjang 4.000 meter, Desa Jatiarjo 3.750 meter, dan Desa Dayurejo 2.510 meter. Kerusakan jaringan tersebut menjadikan pemenuhan kebutuhan air bersih warga sebagai salah satu perhatian dalam penanganan karhutla.
“Kita juga harus menjaga sumber air dan memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi,” tegas Khofifah.
Saat tiba di lokasi, Khofifah menggelar rapat koordinasi penanganan karhutla di posko kebakaran Tahura Raden Soerjo, Hutan Cempaka, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Dalam rapat tersebut, ia menekankan agar upaya pemadaman mempertimbangkan kondisi medan, perkembangan api, arah angin, dan keselamatan personel.
“Tentu yang harus kita lakukan sekarang kewaspadaan dan kehati-hatian para relawan,” kata Gubernur Khofifah usai menggelar rakor.
Penekanan tersebut juga berkaitan dengan peristiwa karhutla di kawasan Gunung Bromo yang sebelumnya menyebabkan lima relawan meninggal dunia dan satu orang masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
“Kita semua berduka ada 6 relawan terdampak 5 meninggal dunia, innalilahi wa innailaihi Raji’un, per hari ini Dinas Sosial dan BPBD Jatim sudah takziyah ke 5 rumah duka,” imbuhnya.
Khofifah mengatakan angin kencang menjadi salah satu faktor yang menyulitkan mitigasi keselamatan dalam peristiwa di Bromo. Ia mengingatkan agar petugas dan relawan meningkatkan kewaspadaan saat menghadapi perubahan kondisi di lapangan.
“Yang di Bromo itu sesungguhnya mereka tidak di area Karhutla, ada Karhutla yang anginnya kencang sehingga kecepatan angin itu tidak bisa dimitigasi secara lebih aman,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi risiko selama pemadaman, Khofifah meminta koordinasi dilakukan secara terpadu dengan Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), relawan, pemerintah desa dan kecamatan, serta jajaran TNI-Polri. Menurutnya, pemetaan yang baik diperlukan untuk mendukung pengamanan, pemadaman, dan pembasahan area terdampak.
Berdasarkan laporan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, sebanyak 493 personel gabungan terlibat dalam pemadaman pada periode 13–19 Oktober 2026 di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Personel tersebut berasal dari unsur Polisi Kehutanan, Manggala Agni, BPBD, Polri, penyuluh kehutanan, MPA, relawan, dan masyarakat setempat.
Selain pemadaman darat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengupayakan bantuan helikopter untuk mendukung pemadaman melalui metode water bombing.
“Kita sudah mengkomunikasikan agar mendapatkan perbantuan heli untuk melakukan water bombing, saya rasa kalau ada water bombing kita bisa lebih efektif dan tentu hujan,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan upaya pemenuhan air bersih bagi warga yang terdampak. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memetakan lokasi pipa yang terdampak dan berencana melakukan pengeboran sumur. Pemerintah provinsi juga akan mengupayakan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk dialirkan melalui jaringan pipa.
“Ada ikhtiar yang akan sama-sama kita lakukan, kalau sumur bor nanti Pak Bupati kalau Pemprov karena kita sudah melakukan di banyak tempat itu kalau sumbernya ada kita tarik melalui pipa dan sama-sama kita ikhtiarkan, intinya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat semaksimal mungkin kita ikhtiarkan untuk bisa terpenuhi, jangka pendeknya memang dropping air bersih tapi jangka panjangnya memang harus ada katakan sumur atau kalau ada sumber kita tarik dengan pipa,” terangnya.
Khofifah juga mengajukan permohonan bantuan helikopter untuk pemadaman melalui udara, sementara hujan diharapkan dapat membantu penanganan kebakaran. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disampaikan Khofifah, hujan diperkirakan turun pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Untuk menghadapi kondisi kering, Khofifah turut menandatangani Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 400.8.1/37860/011.2/2026 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Salat Istisqa’, yang ditetapkan di Surabaya pada 20 Oktober 2026. Surat edaran tersebut ditujukan kepada bupati/wali kota, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, dan pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar