Kisruh Dana dan Data, MBG di Empat Sekolah Lamongan Terhenti

Jumat, 6 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Dapur SPPG Sidokumpul di Jalan Kinameng Indah Nomor 57, Kelurahan Sidokumpul, Lamongan. (Dok. Ho/RadarBangsa.co.id )

Dapur SPPG Sidokumpul di Jalan Kinameng Indah Nomor 57, Kelurahan Sidokumpul, Lamongan. (Dok. Ho/RadarBangsa.co.id )

LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Siswa di empat sekolah di wilayah Sidokumpul, Lamongan, dilaporkan tidak menerima layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) selama dua pekan, pada 5–19 Oktober 2026. Terhentinya distribusi makanan itu memunculkan keluhan dari pihak sekolah dan wali murid yang belum mendapat kepastian kapan program kembali berjalan.

Empat sekolah yang disebut terdampak adalah SDN Jetis 3, TK Kartika IV-46, SMPN 2, dan SMP Aplikatif Lamongan. Pihak sekolah mengaku kehilangan layanan yang sebelumnya membantu penyediaan makanan bagi peserta didik.

Person in Charge (PIC) MBG SDN Jetis 3, Laura Patresia, mengatakan wali murid mempertanyakan penghentian layanan tersebut. Menurut dia, banyak orang tua berharap program segera kembali berjalan.

“Dampaknya sangat luas dan besar. Wali murid mengeluhkan karena anak-anak tidak lagi mendapatkan makanan. Banyak yang bertanya, kapan program ini kembali berjalan,” ujar Laura saat ditemui di ruang guru, didampingi Mita Indah Risdianti dan Nurul Ita Wulansari dari tim PIC MBG sekolah tersebut.

Laura menyebut, ketika program masih berjalan, MBG dinilai membantu meningkatkan semangat belajar siswa. Menu yang variatif dan penyediaan sayur segar juga menjadi hal yang dirasakan pihak sekolah.

Berhentinya distribusi membuat wali murid harus kembali menyiapkan bekal untuk anak-anak mereka. Pihak sekolah juga mempertanyakan perbedaan layanan, karena menurut mereka terdapat sekolah lain yang masih menerima MBG.

“Program Presiden ini sudah bagus, jangan sampai persoalan membuat siswa kehilangan haknya,” tegas Laura.

Di sisi lain, Kepala SPPG Sidokumpul, Agustina Nurul Herdian, membantah kabar bahwa unit pelayanan yang dipimpinnya diberhentikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menyatakan penghentian operasional diajukan sendiri karena kendala administrasi data.

“Tolong tunjukkan surat mana yang ada pemberhentian SPPG Sidokumpul tidak ada surat pemberhentian, yang ada saya mengajukan berhenti karena kendala data,” kata Agustina,pada Jumat(06/11/2026)

Ia menjelaskan, persoalan bermula dari pencairan dana yang disebut macet selama tujuh minggu, sejak awal September hingga minggu kedua Oktober 2026. Menurut Agustina, kendala terjadi akibat ketidaksesuaian data Virtual Account (VA) BRI, termasuk nomor telepon, NIK, dan alamat email, sehingga kode OTP untuk aktivasi akun tidak dapat diakses.

Agustina menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan proses input data oleh sysadmin BGN pusat. Akibat akun belum dapat digunakan, pencairan dana untuk operasional disebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ia juga membantah tudingan menggunakan dana pencairan baru untuk membayar utang periode sebelumnya. Agustina mengklaim dana yang dipakai untuk menyelesaikan kewajiban merupakan dana dari periode terkait yang sempat tertahan.

“Dana yang saya gunakan adalah dana periode tersebut, bukan dana pencairan baru untuk nyahur utang. Setelah akun perbaikan 7 minggu, dana yang mengendap itu saya bayarkan sesuai periodenya. Karena periode sekarang belum ada pencairan, makanya saya tidak berani operasional meskipun ditekan kanan kiri,” jelasnya.

Terkait mekanisme pembayaran, Agustina menerangkan transaksi nota belanja koperasi harus melalui proses maker oleh Yayasan Miftahul Jinan dan mitra sebelum dirinya melakukan persetujuan atau approve. Ia mengklaim administrasi LPDH dan PKO telah tertib serta siap diaudit.

Agustina juga mengaku menggunakan uang pribadi dan meminjam dana untuk membayar insentif PIC sekolah serta gaji relawan agar tidak terlambat.

Namun, sejumlah persoalan tersebut belum memperoleh penjelasan dari pihak terkait lainnya. Hingga bahan berita disusun, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN belum memberikan klarifikasi resmi mengenai status operasional SPPG Sidokumpul per 28 Oktober 2026.

Pihak Yayasan Miftahul Jinan, Khusnul Darianto, dan mitra Binti Nasichah juga belum memberikan keterangan mengenai mekanisme pembayaran serta persoalan dana talangan yang disampaikan Kepala SPPG.

Kepastian penyelesaian kendala administrasi dan pencairan dana menjadi penting agar layanan MBG di sekolah-sekolah terdampak dapat kembali berjalan. Untuk saat ini, belum tersedia keterangan resmi mengenai waktu dimulainya kembali distribusi makanan di empat sekolah tersebut.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Dulu Belajar Beralaskan Karpet, Murid TK Kartika Lamongan Kini Bertambah
Jombang Berangkatkan 289 Atlet, Dua Medali Emas Sudah Diraih Sebelum POPDA Dibuka
Jombang Raih ATM Award 2026, Inovasi Skrining TBC Jadi Salah Satu Sorotan
Jembatan Sentong Sudah Dibuka, Hak Pekerja Justru Tertinggal: Upah Sebulan Diduga Belum Dibayar
Dua Inovasi Banyuwangi Tekan Pengangguran dan Anak Tidak Sekolah
Geopark Ijen Raih Green Card UNESCO, 12 Dewan Sepakat Tanpa Perdebatan
Mangga Putar Pasuruan Raih Juara II Nasional, 1,1 Ton Ludes dalam Dua Hari
Letkol Arm Indra Tinggalkan Jember, Ini Komitmen Danyonarmed 8 yang Baru

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 17:15

Kisruh Dana dan Data, MBG di Empat Sekolah Lamongan Terhenti

Jumat, 6 November 2026 - 16:14

Dulu Belajar Beralaskan Karpet, Murid TK Kartika Lamongan Kini Bertambah

Jumat, 6 November 2026 - 15:59

Jombang Berangkatkan 289 Atlet, Dua Medali Emas Sudah Diraih Sebelum POPDA Dibuka

Jumat, 6 November 2026 - 15:47

Jombang Raih ATM Award 2026, Inovasi Skrining TBC Jadi Salah Satu Sorotan

Jumat, 6 November 2026 - 15:39

Jembatan Sentong Sudah Dibuka, Hak Pekerja Justru Tertinggal: Upah Sebulan Diduga Belum Dibayar

Berita Terbaru