JEMBER, RadarBangsa.co.id – Pelaksanaan Kejuaraan Kabupaten (Kejurkab) Karate Jember 2026 menuai polemik. Pengurus Cabang Lembaga Karate-Do Indonesia (Lemkari) Jember melayangkan protes keras terhadap panitia dan Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) Jember karena membatasi atlet Lemkari hanya bertanding di kelas Festival, serta melarang turun di kelas prestasi (Open Class).
Kebijakan tersebut dinilai diskriminatif dan merugikan pembinaan atlet. Ketua Majelis Sabuk Hitam (MSH) Lemkari Jember, Sensei Joni Setiawan, menyebut pembatasan muncul mendadak menjelang pelaksanaan kejuaraan, meski pendaftaran awal atlet Lemkari sempat diterima panitia.
“Ini bentuk penjegalan prestasi. Atlet kami dilarang tampil di kelas Open tanpa dasar tertulis. Panitia hanya menyebut ada instruksi Forki Jatim, tetapi ketika diminta surat resminya, tidak bisa ditunjukkan,” kata Joni, Jumat (6/2/2026).
Menurut Joni, kebijakan Forki Jember bertentangan dengan aturan organisasi yang lebih tinggi. Ia merujuk Surat PB Forki Nomor 134 yang ditandatangani Ketua Umum PB Forki, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto. Surat tersebut menginstruksikan seluruh jajaran Forki daerah agar tidak mengorbankan kepentingan atlet akibat dinamika internal organisasi maupun perguruan.
“Surat PB Forki itu jelas melarang pembatasan atlet berprestasi. Forki Jember seharusnya menjadi pengayom pembinaan karate, bukan justru menghambat karier atlet,” ujarnya.
Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Lemkari Jember, Sensei Hengly Linelejan, menambahkan bahwa larangan tampil di kelas Open berdampak langsung pada aspek teknis dan psikologis atlet. Kelas Festival, kata dia, tidak memiliki bobot prestasi yang setara dengan kelas Open.
“Kelas Open menjadi jalur penting untuk poin prestasi, termasuk kebutuhan pendidikan dan jenjang atlet. Anak-anak sudah berlatih keras, tetapi hak mereka dibatasi. Ini memukul mental atlet dan menciptakan preseden buruk bagi pembinaan karate di Jember,” jelas Hengly.
Hingga kini, Lemkari Jember menilai upaya mediasi yang dilakukan Forki Jember belum transparan dan cenderung sepihak. Organisasi tersebut menyatakan tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum jika pembatasan tetap diberlakukan.
“Kami menuntut keadilan. Jika hak atlet kami terus diabaikan, kami siap menempuh jalur hukum demi masa depan atlet dan marwah organisasi,” pungkas Joni.
Penulis : Herry
Editor : Zainul Arifin
Komentar