JEMBER, RadarBangsa.co.id — Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen mempercepat pemerataan layanan publik hingga ke tingkat desa. Melalui program Bunga Desaku yang digelar di Kecamatan Sukorambi, pemerintah daerah hadir langsung di tengah masyarakat untuk memangkas birokrasi, mengurai sumbatan layanan dasar, sekaligus menyerap aspirasi pembangunan secara riil.
Bupati Jember, Gus Fawait, menegaskan bahwa keadilan akses terhadap layanan publik adalah roh dari kebijakan pembangunannya. Menurutnya, kemajuan Jember tidak boleh hanya berpusat di wilayah perkotaan semata.
”Pembangunan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok desa. Kehadiran pemerintah harus dirasakan nyata melalui pelayanan yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi,” ujar Gus Fawait.
Tuntaskan Masalah KTP dan Dorong Layanan Digital Salah satu fokus utama dalam akselerasi ini adalah pembenahan sektor Administrasi Kependudukan (Adminduk).
Gus Fawait mengungkapkan, Pemkab Jember bergerak cepat menyelesaikan masalah kelangkaan blanko KTP yang sempat menumpuk pada periode 2019–2024 dengan total kebutuhan mencapai sekitar 62 ribu lembar. Pemenuhan tersebut kini terus dilakukan secara bertahap.
Untuk semakin mendekatkan pelayanan, Pemkab Jember mengandalkan program PETA CINTA (Pelayanan Tuntas Cetak KTP-El di Kecamatan). Melalui inovasi ini, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh mendatangi pusat kota demi mengurus dokumen, sehingga mampu menghemat jarak, waktu, dan biaya. Seluruh layanan kependudukan ini pun dipastikan 100% gratis.
Senada dengan kebijakan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember, Bambang Saputro, S.H., M.Si., menjelaskan bahwa jajarannya tengah tancap gas menggenjot seluruh jenis dokumen kependudukan serta aktivasi digital.
”Mulai dari perekaman KTP-el, KIA (Kartu Identitas Anak), akta kelahiran, hingga akta kematian terus kami selesaikan di lapangan. Selain itu, kami juga memprioritaskan penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital),” jelas Bambang.
Bambang menambahkan, Dispendukcapil Jember menargetkan cakupan perekaman dan aktivasi IKD bisa menyasar minimal 30 persen dari total wajib KTP di Jember. “Dari total 2,6 juta penduduk Jember, jumlah wajib KTP berkisar di angka 2 juta jiwa. Target 30 persen ini terus kita kejar demi mendukung digitalisasi layanan,” imbuhnya.
Kesehatan Gratis dan Jaminan Transparansi
Selain urusan dokumen sipil, sektor kesehatan juga mendapat perhatian serius. Pemkab Jember memperkuat program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang menjamin seluruh warga ber-KTP Jember dapat mengakses fasilitas kesehatan yang bekerja sama secara gratis sesuai regulasi yang berlaku.
Program Bunga Desaku ini juga dimanfaatkan sebagai ruang serap aspirasi yang inklusif. Berbagai elemen masyarakat—mulai dari guru ngaji, tokoh agama, pelaku UMKM, pengurus RT/RW, hingga kader posyandu—diberikan panggung untuk menyampaikan masukan. Aspirasi ini nantinya akan dihimpun sebagai bahan penyusunan kebijakan serta pengalokasian APBD.
Menutup kegiatannya, Gus Fawait juga mewanti-wanti seluruh jajarannya untuk menjaga transparansi dan integritas, terutama dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sedang berjalan. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik titipan dalam bentuk apa pun.
”Semua harus terbuka dan bisa diawasi bersama. Jika masyarakat menemukan adanya indikasi kecurangan atau pelanggaran layanan, silakan laporkan langsung secara resmi melalui kanal pengaduan Wadul Guse,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar