SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan pentingnya penguatan pengendalian tuberkulosis (TBC) dan penyakit menular lain sebagai prioritas kesehatan nasional. Penegasan itu disampaikan saat kunjungan kerja ke RSUD Husada Prima Surabaya, Jumat (23/1), dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Dalam kunjungan tersebut, senator yang akrab disapa Ning Lia disambut Direktur RSUD Husada Prima, dr. Eka Basuki Rachmad, serta jajaran manajemen dan tenaga kesehatan. Dialog berlangsung terbuka, membahas tantangan layanan, capaian program, hingga kebutuhan penguatan sistem pengendalian penyakit menular berbasis fasilitas kesehatan dan komunitas.
Lia Istifhama menekankan bahwa penyakit menular tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan ekonomi yang luas. Karena itu, upaya pengendalian tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor—pemerintah pusat, daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.
“Pengendalian TBC dan penyakit menular lainnya memerlukan sinergi kebijakan dan kerja bersama. Rumah sakit, khususnya rumah sakit paru, memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan sekaligus pusat edukasi masyarakat,” ujar Lia Istifhama.
Ia mengingatkan, berdasarkan data nasional, pada 2023 Indonesia diperkirakan mencatat lebih dari satu juta kasus TBC baru, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia setelah India. Angka tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa deteksi dini, pengobatan berkelanjutan, serta pencegahan penularan harus terus diperkuat.
Kunjungan ini merupakan bagian dari reses Komite III DPD RI, yang membidangi urusan kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial. Melalui pengawasan langsung ke daerah, DPD RI berupaya memperoleh gambaran faktual terkait efektivitas program penanggulangan penyakit menular, kesiapan layanan kesehatan, serta dukungan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan.
“Masukan dari daerah sangat penting. Kebijakan kesehatan yang efektif harus berangkat dari kondisi nyata di lapangan, bukan semata pendekatan administratif,” kata Ning Lia.
Selain isu TBC dan penyakit menular, pengawasan juga diarahkan pada pengendalian konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) serta transformasi pendidikan kesehatan. Ketiga isu tersebut dipandang saling terkait dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Lia Istifhama menegaskan pentingnya menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah sebagai dasar penyempurnaan kebijakan, terutama dalam menghadapi kompleksitas faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yang terus berkembang.
Ia berharap, melalui penguatan regulasi, peningkatan kualitas layanan kesehatan berbasis komunitas, serta edukasi yang masif dan berkelanjutan, beban TBC dan penyakit menular lainnya di Indonesia dapat ditekan secara signifikan.
“Kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Kebijakan kesehatan tidak boleh berhenti di atas kertas, tetapi harus memberi dampak nyata bagi rakyat,” pungkas Lia Istifhama
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
