JAKARTA, RadarBangsa.co.id -Dinamika politik nasional yang kian kompetitif memunculkan kekhawatiran mengenai stabilitas demokrasi Indonesia. Di tengah meningkatnya polarisasi, kompleksitas pemilu, serta membesarnya biaya politik, banyak pihak menilai bahwa demokrasi Indonesia berada di titik krusial yang membutuhkan intervensi kebijakan jangka panjang. Kondisi inilah yang mendorong Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Demokrasi Indonesia dan Ancaman Slipping Down Pascareformasi” pada Rabu, (3/12/2025,) di Jakarta.
Forum tersebut menghadirkan anggota MPR RI, akademisi, dan pakar politik untuk mengkaji kerentanan demokrasi serta merumuskan langkah strategis menjaga arah ketatanegaraan Indonesia. Sejumlah tokoh seperti Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, Dr. Andreas Hugo Pareira, I.G.N. Kesuma Kelakan, H. Hasan Basri Agus, Dr. Endang Setyawati Thohari, Saadiah Uluputty, Amalia Anggraini, Ust. Dr. Dedi Iskandar Batubara, Denty Eka Widi Pratiwi, Dr. Lia Istifhama, Jupri Mahmud, dan Aji Mirni Mawarni ambil bagian dalam dialog tersebut.
Dalam pemaparannya, Ketua Kelompok I BP MPR RI, Prof. Yasonna H. Laoly, menekankan bahwa ancaman slipping down democracy harus dipahami sebagai risiko yang dapat menghambat kemajuan politik Indonesia. Ia mengingatkan bahwa stabilitas demokrasi tidak boleh hanya dilihat dari rutinitas pemilu, tetapi juga dari kualitas tata kelola negara. “Demokrasi yang merosot perlahan dapat berdampak serius pada arah kebijakan, integritas lembaga, dan masa depan bangsa. Kita harus waspada dan mengambil langkah yang tepat,” ujarnya.
Yasonna menambahkan, Badan Pengkajian MPR RI memandang isu demokrasi sebagai bagian dari desain besar ketatanegaraan. Karena bersifat non-fraksional, lembaga tersebut dapat menyusun rekomendasi secara objektif. “Tugas kami memastikan arah demokrasi Indonesia tetap berada pada rel yang benar, dengan mempertimbangkan tantangan jangka panjang,” katanya.
Pakar politik Prof. Burhanuddin memaparkan persoalan tingginya biaya politik di Indonesia dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Ia menyebut, mahalnya biaya politik telah menciptakan ketimpangan akses dalam kontestasi. “Jika biaya politik terus meningkat, ruang kompetisi akan semakin sempit dan demokrasi berubah menjadi arena eksklusif. Ini ancaman besar yang perlu ditangani,” jelasnya. Ia juga menyoroti lemahnya pendidikan politik di tengah pengaruh media sosial yang memperkuat polarisasi publik. “Demokrasi yang sehat membutuhkan pemilih yang rasional dan melek kebijakan,” tambahnya.
Berbagai isu strategis juga ikut dibahas, seperti maraknya politik uang, merosotnya kualitas representasi, dan kebutuhan memperkuat check and balances antara lembaga negara. Beberapa peserta mengusulkan perubahan skema dukungan calon kepala daerah dengan menambahkan batas maksimal agar masyarakat punya lebih banyak alternatif calon. Pandangan tersebut muncul sebagai respons atas stagnasi partisipasi politik masyarakat dalam beberapa kontestasi Pilkada serentak terakhir.
Forum juga menyoroti diskursus mengenai pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Banyak peserta menilai pembangunan nasional membutuhkan fondasi jangka panjang yang tidak berubah akibat rivalitas politik. Seseorang dari unsur akademisi menambahkan, “Tanpa haluan negara yang jelas, pembangunan kita akan terus tersendat. Setiap pergantian kepemimpinan membawa prioritas baru yang belum tentu selaras dengan desain besar pembangunan.”
Anggota MPR RI dari DPD, Dr. Lia Istifhama, memberikan respons kritis terhadap paparan tersebut. Menurutnya, ancaman slipping down democracy sangat relevan dengan situasi politik saat ini dan harus menjadi perhatian seluruh lembaga negara. “Jika gejala kemunduran demokrasi sudah mulai tampak, itu adalah alarm yang tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Ning Lia menyoroti tingginya biaya politik yang tidak berbanding lurus dengan kualitas representasi publik. Ia menyebut fenomena itu sebagai peringatan serius bahwa demokrasi membutuhkan reformasi menyeluruh. Selain itu, terkait Pilkada serentak, ia mengusulkan evaluasi mendalam mengenai skema dukungan agar partisipasi masyarakat meningkat. “Pendekatan baru perlu dipertimbangkan agar demokrasi tetap terbuka bagi semua pihak,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya haluan negara seperti PPHN sebagai grand design pembangunan jangka panjang. Menurutnya, tanpa kerangka konstitusional yang kuat, pembangunan nasional akan sulit mencapai tujuan inklusif. “Kita ingin pembangunan berjalan konsisten dan tidak terjebak pada kepentingan politik jangka pendek,” ucapnya.
FGD ini menjadi bagian dari agenda strategis Kelompok I BP MPR RI untuk memperkuat fondasi demokrasi, mengembalikan rasionalitas politik, dan merumuskan kebijakan jangka panjang yang selaras dengan RPJMN. Di akhir diskusi, Yasonna menegaskan komitmen lembaganya untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia agar tetap substantif dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar