JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Kekhawatiran terhadap menurunnya kualitas demokrasi Indonesia kembali menjadi topik strategis setelah beragam indikator menunjukkan adanya pelemahan institusional dan meningkatnya praktik politik transaksional. Situasi tersebut mendorong Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Demokrasi Indonesia dan Ancaman Slipping Down Pascareformasi” pada Rabu, (03/12/2025), di Jakarta. Forum ini menghadirkan anggota MPR RI, pakar politik, dan akademisi untuk mengidentifikasi penyebab kerentanan demokrasi serta merancang arah kebijakan penguatan sistem ketatanegaraan jangka panjang.
Sejumlah tokoh hadir dalam forum tersebut, antara lain Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, Dr. Andreas Hugo Pareira, I.G.N. Kesuma Kelakan, H. Hasan Basri Agus, Dr. Endang Setyawati Thohari, Saadiah Uluputty, Amalia Anggraini, Ust. Dr. Dedi Iskandar Batubara, Denty Eka Widi Pratiwi, Dr. Lia Istifhama, Jupri Mahmud, dan Aji Mirni Mawarni. Diskusi berlangsung terbuka dan melibatkan sanggahan antarpeserta terkait berbagai isu yang mempengaruhi masa depan demokrasi Indonesia.
Ketua Kelompok I BP MPR RI, Prof. Yasonna H. Laoly, menilai fenomena slipping down democracy sebagai ancaman nyata yang perlu ditangani serius. Ia menegaskan, signifikansi isu ini tidak hanya menyangkut keberlanjutan sistem politik, tetapi juga menyangkut kualitas kehidupan berbangsa. “Ketika indikator demokrasi menurun, stabilitas kebijakan dan kualitas tata kelola negara ikut melemah. Tidak ada bangsa yang bisa maju jika integritas demokrasi dibiarkan merosot,” ujarnya.
Menurut Yasonna, Badan Pengkajian MPR RI memiliki keunggulan karena dapat bekerja secara objektif tanpa terikat fraksi. Hal ini memungkinkan lembaga tersebut memberikan rekomendasi yang berorientasi pada kepentingan kenegarawanan. “Kami menempatkan isu demokrasi dalam perspektif jangka panjang. Rekomendasi yang kami rumuskan harus mempertimbangkan arah perjalanan bangsa, bukan sekadar dinamika lima tahunan,” tambahnya.
Pakar politik Prof. Burhanuddin mengingatkan bahwa Indonesia kian dikenal sebagai negara dengan biaya politik sangat tinggi. Menurutnya, kondisi ini menghambat lahirnya pemimpin yang memiliki orientasi pelayanan publik. “Jika biaya politik semakin mahal, maka hanya kalangan tertentu yang mampu bertarung. Demokrasi kehilangan esensinya karena rakyat secara tidak langsung dibatasi dalam menentukan pilihan,” tuturnya. Ia menambahkan perlunya pendidikan politik yang lebih substantif agar masyarakat tidak terjebak dalam pragmatisme politik jangka pendek. “Kualitas pemilih adalah penentu kualitas demokrasi. Kita harus memastikan publik memahami pentingnya rasionalitas dalam memilih,” katanya.
Isu lain yang mengemuka dalam diskusi adalah maraknya praktik politik uang, rendahnya kualitas representasi legislatif meski biaya politik meningkat, serta perlunya keseimbangan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan lembaga penegak hukum. Beberapa peserta mengusulkan perubahan skema dukungan calon kepala daerah dari batas minimal menjadi batas maksimal agar partisipasi politik masyarakat lebih luas.
Forum juga menyoroti urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan jangka panjang. Banyak peserta menilai pergantian pemerintahan selama ini membuat prioritas pembangunan kerap berubah, sehingga proyek-proyek strategis tidak berjalan konsisten. Dokumen haluan negara dinilai mampu menjadi jangkar kebijakan agar arah pembangunan tetap stabil. Salah satu peserta FGD menegaskan, “Kekurangan kita bukan pada visi, tetapi pada keberlanjutan eksekusi. PPHN bisa menjadi rambu agar pembangunan tidak terputus hanya karena perubahan politik.”
Anggota MPR dari DPD RI, Dr. Lia Istifhama, turut memberikan tanggapan kritis terhadap isu slipping down democracy. Menurutnya, ancaman tersebut harus menjadi perhatian semua pihak karena terkait langsung dengan masa depan demokrasi Indonesia. “Isu ini tidak bisa dianggap remeh. Jika ada tandanya, kita harus menanggapinya sebagai peringatan dini,” ujar Ning Lia.
Ia juga merespons paparan mengenai tingginya biaya politik yang tidak diiringi dengan kualitas representasi. Ning Lia menyebut kondisi tersebut sebagai tamparan bagi demokrasi yang harus segera ditangani melalui reformasi kelembagaan dan penataan sistem pemilu. Terkait Pilkada serentak, ia mengusulkan perlunya skema dukungan maksimal agar partisipasi masyarakat dapat meningkat. “Pendekatan baru perlu dipertimbangkan. Demokrasi harus membuka ruang partisipasi, bukan malah mempersempitnya,” katanya.
Selain itu, Ning Lia menekankan pentingnya penguatan haluan negara sebagai kerangka pembangunan nasional yang lebih terarah. Ia menilai pembangunan memerlukan desain besar yang tidak mudah berubah akibat rivalitas politik. “Kita membutuhkan konsistensi kebijakan. Pembangunan tidak boleh terseret kepentingan jangka pendek kontestasi politik,” ungkapnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar