MATARAM, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengakselerasi langkah nyata dalam menanggulangi kemiskinan. Salah satu terobosan yang kini diperkuat adalah Program Sekolah Rakyat. Program ini kembali menjadi bahasan utama dalam forum Bincang Kamisan edisi ke-11 dengan tema “Seberapa Penting Sekolah Rakyat di NTB”, yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB pada Kamis, (24/7/2025) di Media Center UPTD Pusat Layanan Digital.
Sekolah Rakyat bukan sekadar program, melainkan bagian dari strategi komprehensif Pemprov NTB dalam mewujudkan generasi emas 2045 dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara bertahap. Kepala Dinas Sosial NTB, Dra. Nunung Triningsih, MM, menegaskan bahwa program ini menyasar langsung keluarga miskin, terutama anak-anak yang kerap terpinggirkan dari akses pendidikan dan kesehatan.
“Fokus utama kami adalah menyiapkan generasi yang kuat dan mandiri, serta memuliakan keluarga miskin melalui jalur pendidikan. Targetnya jelas, kemiskinan ekstrem di NTB harus bisa ditekan hingga nol persen pada 2029,” ungkap Nunung.
Merujuk data tahun 2023, NTB sempat berada di peringkat ke-8 provinsi termiskin di Indonesia. Namun, perbaikan mulai tampak di 2024, saat posisinya naik ke urutan ke-12. Meski demikian, tantangan besar masih membayangi, terutama dalam pemerataan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.
Program ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Pemprov NTB menjabarkannya melalui langkah konkret, seperti pemberian akses pendidikan gratis, layanan kesehatan dasar, serta dukungan sosial langsung bagi keluarga miskin ekstrem.
“Anak-anak dari keluarga yang masuk dalam desil satu dan dua kami prioritaskan. Namun bukan berarti yang di luar kategori itu tidak berpeluang. Asalkan memenuhi kriteria, mereka tetap bisa merasakan manfaatnya,” tambah Nunung.
Sebagai acuan utama dalam penetapan sasaran, program ini menggunakan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Sistem ini menghimpun berbagai sumber seperti DTKS, P3KE, dan data BPJS, agar penyaluran program tepat sasaran dan transparan.
Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Dr. H. Lalu Sirajul Hadi, menyebut bahwa kebijakan tersebut adalah bentuk kehadiran negara yang nyata. Menurutnya, kemiskinan ekstrem tidak lahir dari satu penyebab tunggal, melainkan dari rangkaian faktor seperti lemahnya ekonomi keluarga, keterbatasan pendidikan, hingga akses pelayanan dasar yang rendah.
“Kita harus melihat kebijakan ini sebagai jihad sosial. Negara hadir untuk menyelesaikan persoalan mendasar. Meski angkanya tidak besar, dampaknya signifikan jika ditangani dengan serius,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sektor pendidikan dan ekonomi secara simultan agar kemiskinan ekstrem bisa ditekan secara berkelanjutan.
Senada dengan itu, pegiat pendidikan NTB Dr. Bajang Asrin menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul. Ia memandang bahwa Sekolah Rakyat harus dimaksimalkan sebagai fondasi pembangunan manusia di NTB.
“Pendidikan adalah jembatan untuk keluar dari lingkar kemiskinan. Kita memang agak tertinggal dibanding negara lain, tapi ini momentum untuk mengejar. Jangan menunggu lebih lama,” ucapnya.
Ia juga menyoroti tantangan budaya yang masih menghambat minat pendidikan di kalangan masyarakat miskin. Sebagian warga masih memandang pendidikan sebagai kebutuhan sekunder, bukan primer.
“Ini yang harus kita ubah. Perlu peran tokoh agama, adat, dan masyarakat untuk membentuk kesadaran baru bahwa pendidikan adalah jalan utama mencapai kesejahteraan,” pungkasnya.
Penulis : Aini
Editor : Zainul Arifin
Komentar