JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah pusat menunjuk Banyuwangi sebagai proyek percontohan digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) nasional. Keputusan ini disampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama 20 kementerian dan lembaga di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Rakor tersebut dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri empat menteri serta empat wakil menteri, di antaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Komunikasi Digital Meutya Hafid, dan Menteri Bappenas Rachmat Pambudy. Turut hadir pula pejabat setingkat wakil menteri serta pimpinan lembaga strategis seperti BPS.
Dalam forum itu, Luhut menegaskan bahwa Banyuwangi akan menjadi lokasi pertama peluncuran sistem digitalisasi bansos yang dijadwalkan pada pekan ketiga September 2025. “Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir langsung ke Banyuwangi untuk meluncurkan program ini,” ujarnya.
Program digitalisasi bansos dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan, memperkuat transparansi, serta menekan potensi kesalahan data. Sistem ini memungkinkan verifikasi lintas lembaga berjalan otomatis, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
Menurut Luhut, penerapan sistem digital akan memberi dampak besar, baik dari sisi efisiensi maupun ekonomi nasional. “Dengan sistem ini, anggaran bisa dihemat lebih dari Rp500 triliun. Selain itu, bansos yang tepat sasaran bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,3 sampai 0,4 persen,” ungkapnya.
Ia menambahkan, uji coba di Banyuwangi akan menjadi acuan bagi daerah lain. “Kalau hasilnya bagus hingga Desember, Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan penerapan digitalisasi bansos secara nasional,” jelas Luhut.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerahnya. Menurut Ipuk, Banyuwangi telah lebih dari satu dekade menyiapkan infrastruktur digital. “Kami sudah memulai transformasi digital sejak 2012, bahkan hingga ke level desa dan kelurahan dengan memasang fiber optic. Digitalisasi bansos akan membuat layanan publik semakin tepat sasaran,” kata Ipuk.
Sebagai pendukung, Banyuwangi telah mengembangkan inovasi Banyuwangi One ID, sistem layanan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan aplikasi Smart Kampung. “Inovasi ini sudah berjalan dan siap disinergikan dengan Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional,” tambahnya.
Lainnya:
- KPK Turun ke Asahan, Bimtek Anti Korupsi Jadi Alarm Perbaikan Layanan Publik
- FLS3N Lamongan 2026 Cetak Talenta Muda, SDN Sumberkerep Raih Juara Pertama Seni Tari
- Bupati Lamongan Tancap Gas Reformasi Birokrasi, 34 Pejabat Resmi Dilantik
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
