Skandal PT Pupuk Indonesia Diduga Rugi Rp8,3 Triliun, Demokrat Soroti Kerusakan Negeri – RadarBangsa Lamongan

- Redaksi

Kamis, 6 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Pupuk Indonesia (Dok foto gelora News)

Kantor Pupuk Indonesia (Dok foto gelora News)

JAKARTA, RadarBangsa.co.id – PT Pupuk Indonesia disebut mengalami kerugian sebesar Rp8,3 triliun akibat dugaan mafia hingga manipulasi laporan keuangan. Isu ini pun menuai beragam reaksi, salah satunya dari politisi Partai Demokrat, Benny K. Harman.

Benny menilai kasus ini sebagai bukti semakin rusaknya sistem di Indonesia. Ia pun mengungkapkan harapannya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi.

“Bener kah ini? Hancur bener negeri ini. Bersyukur kita ada Presiden Prabowo,” tulis Benny dalam unggahannya di platform X pada Rabu (5/3/2025).

Menurutnya, Prabowo saat ini sedang memimpin perang besar melawan korupsi. Ia pun menyerukan kepada masyarakat agar mendukung dan mengawal Presiden dalam upayanya membangun gerakan antikorupsi di Indonesia.

“Beliau memimpin sendiri perang, perang semesta melawan korupsi,” lanjutnya.

Benny juga mengingatkan bahwa korupsi bisa menghancurkan sistem negara layaknya rayap yang menggerogoti bangunan dari dalam. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tetap waspada dan mendukung penuh langkah-langkah antikorupsi yang diambil oleh pemerintah.

“Serangan koruptor itu seperti kerja rayap di rumah kita,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, menilai bahwa dugaan kerugian besar yang dialami PT Pupuk Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah dugaan manipulasi laporan keuangan yang berujung pada kerugian negara hingga Rp8,3 triliun.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Iskandarsyah meminta Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) untuk segera turun tangan. Ia mendesak agar Direktur Utama PT Pupuk Indonesia beserta Direktur Keuangannya dipanggil dan ditetapkan sebagai tersangka.

“Ini uang negara, bukan uang nenek moyangnya. Jadi harus dikembalikan kepada negara untuk rakyat,” tegasnya.

Iskandarsyah menegaskan bahwa dugaan ini berbasis data yang valid dan bukan sekadar opini. Oleh karena itu, ia berjanji akan terus mendorong Kejaksaan Agung agar menindaklanjuti kasus tersebut secara transparan dan adil.

“Dengan data ini, kami akan terus mendorong Kejaksaan Agung untuk bertindak atas pencurian uang negara ini,” ujarnya pada Senin (3/3/2025).

Kasus dugaan kerugian PT Pupuk Indonesia ini menjadi sorotan publik dan dinilai sebagai salah satu skandal besar yang harus diusut tuntas. Sejumlah pihak kini menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan ini dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

Lainnya:

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Sumber Berita: fajar.co.id

Berita Terkait

Pelayanan Publik Dipertaruhkan, Personel Polsek Tikung Jalani Tes Kesehatan
UMKM Banyuwangi Dapat HKI Murah, Produk Makin Aman
Sumur Bor Kementan Bikin Panen Banyuwangi Meledak
Banyuwangi Disorot Nasional, Sabet Penghargaan Ekosistem Halal dari UB
Sekda Malang Dorong Dharma Wanita Perkuat SDM dan Pelayanan
Bupati Malang Sidak RSUD Kanjuruhan, Antrean Obat Jadi Sorotan
Menaker Alarm Bahaya Global, Buruh dan Pengusaha Diminta Bersatu
Kemnaker Buka Akses Kerja Mantan Napi, Dorong Dunia Kerja Inklusif
Skandal PT Pupuk Indonesia Diduga Rugi Rp8,3 Triliun, Demokrat Soroti Kerusakan Negeri – RadarBangsa Lamongan

Berita Terkait

Jumat, 8 Mei 2026 - 10:22 WIB

Pelayanan Publik Dipertaruhkan, Personel Polsek Tikung Jalani Tes Kesehatan

Jumat, 8 Mei 2026 - 08:20 WIB

UMKM Banyuwangi Dapat HKI Murah, Produk Makin Aman

Jumat, 8 Mei 2026 - 08:14 WIB

Sumur Bor Kementan Bikin Panen Banyuwangi Meledak

Jumat, 8 Mei 2026 - 08:02 WIB

Sekda Malang Dorong Dharma Wanita Perkuat SDM dan Pelayanan

Jumat, 8 Mei 2026 - 07:54 WIB

Bupati Malang Sidak RSUD Kanjuruhan, Antrean Obat Jadi Sorotan

Berita Terbaru

Bupati Banyuwangi menyerahkan surat rekomendasi HKI kepada pelaku UMKM saat program Bunga Desa di Balai Desa Kaotan, Kamis (7/5/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Pemerintahan

UMKM Banyuwangi Dapat HKI Murah, Produk Makin Aman

Jumat, 8 Mei 2026 - 08:20 WIB

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meresmikan rumah pompa dan sumur bor bantuan Kementan di Desa Kaotan, Kamis (7/5/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Pemerintahan

Sumur Bor Kementan Bikin Panen Banyuwangi Meledak

Jumat, 8 Mei 2026 - 08:14 WIB