SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (UNESA) melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum guna memastikan lulusan memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Langkah tersebut diwujudkan melalui Forum Diskusi Bersama Mitra (Stakeholder) yang menghadirkan unsur legislatif, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, hingga media massa.
Forum yang digelar pada Rabu (15/7) itu diikuti perwakilan DPRD Jawa Timur, DPRD Kota Surabaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Timur, pemerintah daerah, serta insan media. Seluruh peserta memberikan masukan untuk memperkuat kualitas kurikulum agar lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan profesi.
Koordinator Program Studi Ilmu Politik UNESA, Dr. Mochamad Arif Affandi, S.IP., M.Si., mengatakan pelibatan para mitra merupakan bagian dari komitmen kampus dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia kerja.
“Kami ingin memastikan lulusan Ilmu Politik UNESA tidak hanya memiliki penguasaan teori tentang demokrasi, politik, dan pemerintahan, tetapi juga dibekali kemampuan analisis kebijakan, riset berbasis data, komunikasi publik, literasi digital, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan para stakeholder,” kata Arif.
Ia menjelaskan, forum tersebut menjadi ruang untuk menyerap berbagai masukan dari mitra sekaligus memperkuat sinergi antara dunia akademik dengan dunia praktik. Menurutnya, pengalaman lapangan menjadi bagian penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa.
“Banyak masukan yang kami terima, terutama mengenai pentingnya pembekalan mahasiswa sebelum menjalani magang. Karena itu, kami akan memperkuat pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), studi kasus, serta pengalaman lapangan agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi nyata ketika berada di instansi mitra,” jelasnya.
Perwakilan DPRD Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar, S.E., menilai mahasiswa Ilmu Politik perlu memiliki keterampilan yang lebih aplikatif agar mampu mendukung tugas-tugas kelembagaan legislatif.
“Mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori. Mereka perlu menguasai analisis kebijakan publik, penyusunan dan analisis anggaran daerah, evaluasi RPJMD, monitoring implementasi janji politik kepala daerah, hingga penyusunan policy brief berbasis data. DPRD membutuhkan mahasiswa yang mampu menyajikan data dan evidence sebagai dasar pengambilan keputusan,” ujarnya.
Masukan serupa juga datang dari perwakilan KPU yang menekankan pentingnya pembekalan mengenai tahapan pemilu, administrasi kepemiluan, tata kelola kelembagaan, pendidikan pemilih, hingga pengelolaan data pemilu sebelum mahasiswa diterjunkan ke lokasi magang. Di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan komunikasi, literasi digital, dan fact checking juga dinilai menjadi kompetensi yang wajib dimiliki.
Dari kalangan media, praktisi menyoroti pentingnya penguatan kemampuan komunikasi publik, public speaking, literasi media, riset, serta penyelesaian mini project agar mahasiswa lebih siap menghadapi kebutuhan industri media dan komunikasi yang terus berkembang.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur, Sokip, menambahkan bahwa penguasaan teknologi menjadi kebutuhan utama bagi mahasiswa Ilmu Politik, terutama dalam mendukung aktivitas jurnalistik dan produksi konten digital.
“Memiliki kemampuan teknologi menjadi hal yang wajib bagi teman-teman mahasiswa Ilmu Politik di tengah derasnya arus informasi. Selain mampu menjadi filter informasi, mereka juga harus memiliki kemampuan analisis hingga mampu memproduksi konten secara cepat dan tepat,” ungkapnya.
Menurut Sokip, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau **Artificial Intelligence (AI)** yang berlangsung sangat cepat menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi. Karena itu, SMSI Jawa Timur menyatakan siap berkolaborasi dengan Program Studi Ilmu Politik UNESA dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang teknologi, jurnalistik, dan produksi konten digital.
Menutup forum tersebut, Arif Affandi menegaskan seluruh masukan dari para stakeholder akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kurikulum. “Kami ingin membangun kurikulum yang adaptif, yang tidak hanya menghasilkan lulusan berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh pemerintah, lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, media, maupun sektor lainnya. Kolaborasi dengan para stakeholder akan terus kami perkuat agar proses pembelajaran semakin kontekstual dan berdampak,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar