SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sekolah negeri kembali menjadi sorotan. Setiap tahun, lonjakan jumlah pendaftar kerap menimbulkan rebutan kuota (pagu) kursi di sekolah negeri, menciptakan fenomena tahunan yang tak kunjung terselesaikan.
Menanggapi hal ini, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mengajak masyarakat untuk mulai melirik sekolah swasta berkualitas sebagai alternatif yang patut dipertimbangkan secara serius.
Menurut Ning Lia sapaan akrabnya membludaknya pendaftar di sekolah negeri seharusnya menjadi momentum bagi sekolah swasta untuk tampil menunjukkan keunggulannya, baik dari sisi kurikulum, lingkungan belajar, hingga profesionalisme tenaga pendidik.
“Sekolah negeri memang gratis, tapi sekolah swasta juga tidak kalah dari sisi kualitas. Banyak sekolah swasta yang sejak lama telah membangun standar tinggi. Ini saatnya sekolah swasta hadir sebagai pilihan utama, bukan hanya menjadi opsi terakhir,” ujar Ning Lia, Senin (23/6/2025).
Ia juga menegaskan, apabila pemerintah mendorong sekolah swasta untuk mengikuti konsep pendidikan gratis, maka diperlukan dukungan anggaran operasional yang memadai, termasuk untuk kesejahteraan guru dan kelengkapan fasilitas belajar.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa mutu pendidikan tidak bisa dilepaskan dari pembiayaan. Jika sekolah swasta diarahkan untuk gratis, maka subsidi pemerintah harus cukup menggantikan biaya operasional yang selama ini ditanggung masyarakat,” tegasnya.
Selain soal biaya, Ning Lia juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta agar tidak terjadi diskriminasi dalam penerimaan murid. Ia mengingatkan agar tidak ada penambahan pagu secara berlebihan di sekolah negeri yang berpotensi meminggirkan eksistensi sekolah swasta.
“Kita butuh kebijakan yang proporsional. Jangan sampai keinginan memperluas akses pendidikan justru menurunkan kualitasnya. Sekolah negeri dan swasta harus bisa saling mengisi dan maju bersama,” tambahnya.
Tak hanya soal mutu dan akses, Ning Lia turut menekankan bahwa kesejahteraan guru merupakan kunci dari pendidikan yang berkualitas.
“Kalau pendapatan guru dipenuhi sesuai kebutuhan, mereka akan mengajar dengan sepenuh hati. Tapi kalau dibayar asal-asalan, jangan heran jika proses belajar-mengajar pun ikut asal-asalan,” tandasnya.
Ia berharap ke depan, pemerintah daerah maupun pusat memberikan dukungan nyata kepada sekolah swasta, termasuk melalui regulasi dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang memperjelas porsi peran dan perlindungan terhadap lembaga pendidikan swasta.
Lainnya:
- Alarm Bahaya Gadget, Wabup Mimik Siapkan Wahana Belajar Tanpa Gawai di Sidoarjo
- Khofifah Buat Sejarah di Hardiknas 2026: Paskibra SD Pimpin Upacara, Siswa SR Pidato 5 Bahasa
- Bupati Bangkalan Sikat Titipan Siswa, PPDB 2026 Wajib Transparan
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
