LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik korupsi dengan mengoptimalkan digitalisasi layanan publik. Strategi ini dinilai efektif karena mampu memangkas ruang manipulasi melalui sistem yang transparan, terintegrasi, dan berbasis teknologi.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat memimpin apel Korpri dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2025, Rabu (17/12), di halaman Gedung Pemkab Lamongan. Menurutnya, transformasi digital bukan sekadar inovasi layanan, tetapi fondasi penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Digitalisasi membuat seluruh proses lebih terbuka, tercatat, dan bisa diawasi. Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, potensi praktik seperti mark-up anggaran, manipulasi dokumen, hingga suap dapat ditekan,” ujar Yuhronur Efendi.
Salah satu wujud konkret kebijakan tersebut adalah penerapan Sistem Informasi Pembayaran PBB-P2 (Simaya), inovasi digital Pemkab Lamongan yang meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025. Melalui platform berbasis web, Simaya memudahkan masyarakat melakukan administrasi dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara daring, sekaligus meningkatkan akurasi data dan transparansi pendapatan daerah.
Selain digitalisasi layanan, Pemkab Lamongan juga memperluas kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi pejabat struktural, tetapi juga kepala desa, kepala sekolah, kepala puskesmas, dan penyelenggara layanan publik lainnya.
“Ada dua pilar utama yang kami perkuat untuk mencegah korupsi, yakni digitalisasi sistem dan pendidikan integritas sejak lingkup paling kecil, termasuk keluarga,” kata bupati yang akrab disapa Pak Yes.
Langkah preventif tersebut sejalan dengan misi kelima RPJMD Kabupaten Lamongan 2025–2029 tentang penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Komitmen itu turut tercermin dalam capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025, di mana Lamongan mencatat skor 77,78, menunjukkan tren positif penguatan integritas birokrasi daerah.
Lainnya:
- Pelayanan Publik Dipertaruhkan, Personel Polsek Tikung Jalani Tes Kesehatan
- UMKM Banyuwangi Dapat HKI Murah, Produk Makin Aman
- Sumur Bor Kementan Bikin Panen Banyuwangi Meledak
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
