SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Penguatan stabilitas politik dan ketahanan sosial menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di tengah pelaksanaan sejumlah program strategis nasional. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Sidoarjo H. Subandi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pemantauan Perkembangan Politik bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (7/7/2026).
Rakor yang dihadiri unsur DPRD, Forkopimda, serta perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Sidoarjo itu membahas kondisi politik daerah, keamanan, hingga langkah pemerintah mengawal implementasi program prioritas Presiden. Pemerintah daerah menilai stabilitas menjadi prasyarat penting agar pelayanan publik dan pembangunan berjalan tanpa hambatan.
Dalam arahannya, Subandi menegaskan keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari aspek administrasi, tetapi juga dari kemampuan menjaga kondusivitas daerah dan membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, posisi Sidoarjo sebagai daerah penyangga Jawa Timur menuntut tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap berbagai dinamika.
“Sidoarjo memiliki posisi strategis dalam mendukung stabilitas Jawa Timur. Karena itu, kami berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif bersama Forkopimda, tokoh agama, hingga seluruh lapisan masyarakat,” kata Subandi.
Selain membahas kondisi politik dan keamanan, rakor juga menyoroti kesiapan daerah mendukung Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai menjadi salah satu kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas gizi anak sekaligus pembangunan sumber daya manusia.
Pemkab Sidoarjo menekankan pelaksanaan MBG harus dikawal melalui koordinasi antara Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengawasan terhadap mutu bahan pangan, keamanan makanan, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat menjadi bagian penting agar program berjalan efektif.
“Pelaksanaan MBG memerlukan sinergi kuat antara Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan SPPG. Keberhasilan program ini harus ditopang pengawasan bersama agar kualitas, keamanan pangan, dan ketepatan sasarannya terjamin,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan mengintegrasikan Program Kawasan Mandiri Pangan (KMP) di tingkat desa dan kelurahan sebagai penyangga kebutuhan bahan baku MBG. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi petani dan pelaku usaha lokal.
Subandi juga menginstruksikan agar penguatan sektor pangan difokuskan pada tiga komoditas strategis, yakni beras, gula, dan minyak goreng. Menurutnya, ketersediaan kebutuhan pokok yang terjaga akan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mendukung keberhasilan program nasional.
“Harus fokus pada tiga item kebutuhan dasar masyarakat, yaitu beras, gula, dan minyak. Kehadiran program pangan ini harus bisa meringankan beban ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Menutup rapat koordinasi tersebut, Subandi mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
“Mari kita pastikan setiap kebijakan yang diambil bermuara pada kesejahteraan masyarakat, terciptanya daerah yang aman, sehat, maju, dan semakin berdaya saing, demi masa depan generasi penerus bangsa,” pungkasnya.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar