MATARAM, RadarBangsa.co.id – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat menelusuri temuan roti berjamur yang dilaporkan muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penelusuran dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait kualitas makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat program tersebut.
Tim gabungan langsung melakukan pemeriksaan terhadap rantai distribusi makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Lombok Barat guna memastikan sumber produk serta potensi pelanggaran standar keamanan pangan.
Dari hasil penelusuran lapangan, diketahui roti yang dilaporkan berjamur berasal dari salah satu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang menjadi pemasok makanan dalam program MBG.
Tim BBPOM Mataram dan Dinas Kesehatan Lombok Barat kemudian melakukan verifikasi terhadap proses produksi, pengemasan, hingga distribusi produk roti tersebut. Pemeriksaan juga mencakup dokumen perizinan serta standar higienitas yang seharusnya dimiliki oleh produsen pangan.
Hasil sementara menunjukkan bahwa UMKM pemasok roti tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Sertifikat tersebut merupakan salah satu syarat penting yang wajib dimiliki pelaku usaha pangan untuk memastikan produk yang diproduksi memenuhi standar keamanan dan kebersihan.
Selain itu, roti tersebut diketahui sempat terdistribusi ke beberapa sekolah penerima manfaat program MBG di wilayah Lombok Barat.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menegaskan bahwa pengawasan keamanan pangan dalam program pemerintah harus menjadi prioritas utama.
“Pengawasan keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sangat penting untuk mencegah terjadinya keracunan makanan, terutama pada anak-anak sebagai penerima manfaat program,” ujar Taruna Ikrar, Kamis (12/3/2026).
Ia menambahkan bahwa BPOM akan terus memperkuat pengawasan serta meningkatkan kapasitas penyedia pangan yang terlibat dalam program pemerintah.
“Kami akan meningkatkan kompetensi penyedia pangan melalui pembinaan dan pendampingan agar mereka memahami standar keamanan pangan yang harus dipenuhi,” katanya.
Menurutnya, setiap produk pangan yang diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat wajib memenuhi persyaratan sanitasi, higiene, serta perizinan yang berlaku.
“Keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pelaku usaha. Semua pihak harus memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman,” tegasnya.
Meski roti tersebut sempat didistribusikan ke sejumlah sekolah, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan produk tersebut belum sempat dikonsumsi oleh para siswa.
Hal ini terjadi karena kegiatan belajar mengajar berlangsung pada bulan Ramadan, sehingga makanan yang dibagikan tidak langsung dimakan oleh penerima manfaat.
Sebagai langkah tindak lanjut, BBPOM Mataram bersama Dinas Kesehatan Lombok Barat langsung melakukan pembinaan kepada pihak UMKM pemasok roti tersebut. Distribusi produk dari UMKM yang bersangkutan juga dihentikan sementara hingga seluruh persyaratan keamanan pangan dipenuhi.
Langkah tersebut diambil untuk memastikan makanan yang disalurkan dalam program MBG benar-benar aman dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya para siswa.
BBPOM Mataram juga mengimbau seluruh pelaku usaha pangan yang terlibat dalam program pemerintah agar memastikan proses produksi telah memenuhi standar keamanan pangan, termasuk kepemilikan sertifikasi higiene dan sanitasi.
“Langkah ini penting untuk menjamin perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak yang menjadi penerima manfaat program gizi pemerintah,” pungkas Taruna Ikrar.
Penulis : Aini
Editor : Zainul Arifin
Komentar