SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Program Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO) dinilai menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke pasar pengadaan pemerintah. Namun, peluang besar tersebut harus diikuti dengan kebijakan yang berdampak nyata agar UMKM tidak berhenti sebatas terdaftar dalam sistem digital.
Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan bahwa JATIM BEJO seharusnya menjadi sarana keberpihakan negara kepada pelaku usaha lokal. Melalui platform ini, UMKM diberi ruang untuk terlibat langsung dalam belanja pemerintah dengan nilai transaksi hingga Rp200 juta.
“JATIM BEJO bukan hanya soal digitalisasi belanja pemerintah. Ini tentang membuka akses pasar negara bagi UMKM yang selama ini sulit masuk karena prosedur pengadaan yang rumit,” ujar Lia.
Menurut Lia, kehadiran marketplace pengadaan daerah menjadi jawaban atas tantangan klasik UMKM yang kerap tersisih dalam sistem belanja pemerintah. Ia mengapresiasi adanya pelatihan gratis bagi pelaku UMKM maupun aparatur pemerintah, serta kolaborasi dengan berbagai marketplace nasional untuk memperluas jangkauan transaksi.
Meski demikian, Lia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak berhenti pada aspek administratif. Ia menilai keberhasilan JATIM BEJO harus diukur dari sejauh mana UMKM benar-benar mendapatkan transaksi dan manfaat ekonomi.
“Jangan sampai UMKM hanya menjadi etalase digital. Harus ada keberpihakan nyata dalam realisasi belanja pemerintah,” tegasnya.
Lia juga menyoroti luasnya kategori produk dan jasa yang tersedia di JATIM BEJO, mulai dari alat tulis kantor, makanan dan minuman, jasa kreatif, hingga sektor pertanian dan peternakan. Ragam tersebut dinilai membuka peluang pemerataan ekonomi daerah jika belanja rutin pemerintah diarahkan secara konsisten kepada UMKM lokal.
“Setiap rupiah belanja pemerintah seharusnya berdampak langsung pada ekonomi warga. Ini soal keberanian pemerintah daerah mengutamakan produk lokal,” kata Lia.
Selain akses pasar, Lia menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan agar UMKM mampu memenuhi standar pengadaan pemerintah, mulai dari kualitas produk, ketepatan waktu pengiriman, hingga akuntabilitas administrasi. Menurutnya, keterlibatan UMKM dalam belanja negara juga menjadi proses pembelajaran untuk naik kelas secara berkelanjutan.
“Masuk ke sistem pengadaan pemerintah berarti siap dengan standar yang lebih tinggi. Negara harus hadir mendampingi, bukan hanya membuka pintu,” ujarnya.
Lia berharap JATIM BEJO dapat menjadi pintu masuk transformasi UMKM Jawa Timur menuju kemandirian dan daya saing yang lebih kuat. “Jika UMKM kuat, ekonomi daerah akan kokoh. Negara wajib memastikan kebijakan ini benar-benar bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
