SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Digitalisasi belanja pemerintah di Jawa Timur dinilai membawa dampak nyata terhadap upaya menutup celah penyimpangan anggaran. Program Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO) disebut mampu memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa yang selama ini rawan praktik transaksional gelap.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai JATIM BEJO telah menghadirkan perubahan struktural dalam sistem belanja pemerintah daerah. Seluruh proses pengadaan dilakukan secara daring, tercatat digital, dan menggunakan mekanisme pembayaran non-tunai melalui virtual account serta Kartu Kredit Indonesia.
“Dengan sistem ini, ruang transaksi di bawah meja semakin sempit. Setiap proses terekam dan bisa diaudit, sehingga akuntabilitas anggaran publik jauh lebih terjaga,” kata Lia dalam keterangannya, Selasa.
Ia mengungkapkan, sejak diluncurkan pada 2020, nilai transaksi JATIM BEJO menunjukkan pertumbuhan signifikan. Dari nilai awal sekitar Rp180 juta, total transaksi hingga 2025 tercatat menembus lebih dari Rp1,9 triliun, melibatkan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Jawa Timur. Menurut Lia, capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan sekaligus kebutuhan terhadap sistem belanja yang transparan.
“Kalau mekanismenya sudah terbuka dan efisien, tidak ada alasan kembali ke pola lama. Yang diperlukan justru penguatan pengawasan agar sistem ini tidak diselewengkan,” ujarnya.
Selain menekan potensi penyimpangan, Lia menilai JATIM BEJO juga mempercepat proses pengadaan dan memastikan prinsip value for money. Waktu belanja lebih singkat, harga lebih kompetitif, dan jejak transaksi mudah ditelusuri. Kondisi ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Meski demikian, Lia mengingatkan digitalisasi harus diiringi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengawasan internal. “Teknologi bukan segalanya. Integritas pelaksana tetap menjadi faktor penentu,” katanya.
Ia menegaskan, DPD RI akan terus mendorong replikasi JATIM BEJO sebagai model nasional, dengan catatan konsistensi dan keberanian menutup seluruh ruang abu-abu dalam pengadaan publik.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
