Belanja Pemerintah Digital, Senator DPD RI Lia Istifhama : JATIM BEJO Dinilai Tutup Celah Transaksi Gelap

Jumat, 9 Januari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai Program JATIM BEJO efektif meningkatkan transparansi belanja pemerintah daerah. Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id

Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai Program JATIM BEJO efektif meningkatkan transparansi belanja pemerintah daerah. Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id

SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Digitalisasi belanja pemerintah di Jawa Timur dinilai membawa dampak nyata terhadap upaya menutup celah penyimpangan anggaran. Program Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO) disebut mampu memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa yang selama ini rawan praktik transaksional gelap.

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai JATIM BEJO telah menghadirkan perubahan struktural dalam sistem belanja pemerintah daerah. Seluruh proses pengadaan dilakukan secara daring, tercatat digital, dan menggunakan mekanisme pembayaran non-tunai melalui virtual account serta Kartu Kredit Indonesia.

“Dengan sistem ini, ruang transaksi di bawah meja semakin sempit. Setiap proses terekam dan bisa diaudit, sehingga akuntabilitas anggaran publik jauh lebih terjaga,” kata Lia dalam keterangannya, Selasa.

Ia mengungkapkan, sejak diluncurkan pada 2020, nilai transaksi JATIM BEJO menunjukkan pertumbuhan signifikan. Dari nilai awal sekitar Rp180 juta, total transaksi hingga 2025 tercatat menembus lebih dari Rp1,9 triliun, melibatkan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Jawa Timur. Menurut Lia, capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan sekaligus kebutuhan terhadap sistem belanja yang transparan.

“Kalau mekanismenya sudah terbuka dan efisien, tidak ada alasan kembali ke pola lama. Yang diperlukan justru penguatan pengawasan agar sistem ini tidak diselewengkan,” ujarnya.

Selain menekan potensi penyimpangan, Lia menilai JATIM BEJO juga mempercepat proses pengadaan dan memastikan prinsip value for money. Waktu belanja lebih singkat, harga lebih kompetitif, dan jejak transaksi mudah ditelusuri. Kondisi ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi di tingkat daerah.

Meski demikian, Lia mengingatkan digitalisasi harus diiringi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengawasan internal. “Teknologi bukan segalanya. Integritas pelaksana tetap menjadi faktor penentu,” katanya.

Ia menegaskan, DPD RI akan terus mendorong replikasi JATIM BEJO sebagai model nasional, dengan catatan konsistensi dan keberanian menutup seluruh ruang abu-abu dalam pengadaan publik.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Pemprov Jatim Raih Satya JKN Awards 2026, Khofifah Perkuat Perlindungan Pekerja
24 Tim dari 18 Kecamatan Ramaikan Bupati Cup Free Fire Pasuruan
Seni Budaya Kendal Tampil di Panggung Nasional TMII, Sedot Perhatian Pengunjung
SMK Muhammadiyah 3 Weleri Bentuk Siswa Disiplin dan Peduli Lingkungan
Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak
PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan
PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani
DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 10:14

Pemprov Jatim Raih Satya JKN Awards 2026, Khofifah Perkuat Perlindungan Pekerja

Senin, 2 November 2026 - 06:05

24 Tim dari 18 Kecamatan Ramaikan Bupati Cup Free Fire Pasuruan

Senin, 2 November 2026 - 01:29

Seni Budaya Kendal Tampil di Panggung Nasional TMII, Sedot Perhatian Pengunjung

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 23:43

SMK Muhammadiyah 3 Weleri Bentuk Siswa Disiplin dan Peduli Lingkungan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 08:38

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak

Berita Terbaru