SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Implementasi transformasi belanja digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Program Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO) tidak hanya menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga mendorong perubahan cara kerja birokrasi agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai digitalisasi pengadaan barang dan jasa merupakan momentum penting dalam reformasi birokrasi daerah. Menurutnya, sistem belanja digital mengubah pola kerja aparatur dari prosedural menjadi lebih terukur dan berbasis data.
“Belanja digital bukan sekadar memindahkan transaksi ke platform daring. Sistem ini menciptakan pola kerja baru yang menuntut ketepatan, keterbukaan, dan tanggung jawab publik yang lebih kuat. Seluruh proses terekam dan dapat dipantau, sehingga ruang abu-abu dalam pengadaan bisa ditekan,” kata Lia.
Ia menegaskan, langkah Pemprov Jawa Timur melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menunjukkan sikap progresif dan adaptif dalam membaca tantangan zaman. Menurut Lia, digitalisasi pengadaan adalah bentuk kecerdasan birokrasi dalam merespons tuntutan efisiensi sekaligus transparansi.
Salah satu keunggulan JATIM BEJO, lanjut Lia, terletak pada penyederhanaan proses pengadaan langsung hingga nilai tertentu. Mekanisme digital memungkinkan pejabat pengadaan, PPK, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki acuan kerja yang jelas, terdokumentasi, dan mudah diaudit.
“Dengan sistem digital, proses belanja menjadi lebih rapi, efisien, dan bisa dievaluasi kapan saja. Aparatur dapat bekerja lebih profesional tanpa terbebani prosedur yang berbelit, sementara publik memperoleh jaminan transparansi,” ujarnya.
Selain aspek sistem, Lia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ia menilai pelatihan aparatur yang menyertai implementasi JATIM BEJO menjadi faktor kunci keberhasilan transformasi digital.
“Transformasi teknologi harus dibarengi penguatan SDM. Aparatur perlu merasa didampingi dalam proses adaptasi agar tidak terjadi resistensi. Dari sini akan tumbuh etos kerja baru yang berorientasi pada akuntabilitas dan pelayanan,” kata Lia.
Meski demikian, ia mengakui bahwa perubahan sistem selalu membutuhkan proses penyesuaian. Karena itu, peran kepemimpinan di tingkat daerah dinilai krusial dalam memastikan transformasi berjalan konsisten dan berkelanjutan.
“Keteladanan pimpinan menjadi penentu. Jika arah kebijakan jelas dan konsisten, aparatur akan lebih siap beradaptasi,” ujarnya.
Lia berharap JATIM BEJO dapat menjadi pintu masuk perubahan sistemik dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan birokrasi yang adaptif dan terbuka, kualitas pelayanan publik di Jawa Timur diharapkan semakin meningkat, seiring tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
