NGAWI, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Ngawi bersama DPRD setempat menyiapkan langkah komprehensif untuk mengantisipasi penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Penetapan pagu definitif dalam Rapat Paripurna DPRD pada 19–20 November 2025 menetapkan total APBD senilai Rp2,07 triliun, turun Rp257 miliar dari proyeksi awal Rp2,3 triliun. Turunnya transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi faktor utama penurunan anggaran tersebut.
Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menegaskan bahwa pengetatan fiskal tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Menurutnya, sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dipertahankan sebagai prioritas utama.
“Penurunan anggaran tentu menantang, tetapi komitmen kami tidak berubah. Infrastruktur dasar, irigasi, serta rehabilitasi sekolah tetap menjadi fokus untuk menjaga ketahanan pangan dan kualitas layanan,” ujarnya.
Di sisi pendapatan, Pemkab memperkuat strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah yang sedang disiapkan mencakup penertiban retribusi sumur dalam, penyesuaian NJOP, digitalisasi pajak hotel-restoran, serta penataan reklame. Targetnya, PAD dapat tumbuh minimal Rp100 miliar per tahun dan mencapai Rp1 triliun pada 2030.
“Kami menyiapkan pemutakhiran basis pajak dengan pendekatan digital agar kebocoran bisa ditekan,” kata Kepala BPKAD Ngawi.
Selain itu, Pemkab menggandeng Kementerian ATR/BPN memanfaatkan citra satelit untuk mengawasi perubahan fungsi lahan. Teknologi ini dinilai efektif meningkatkan kepatuhan perizinan dan pembayaran retribusi pemanfaatan ruang.
Dari sisi belanja, DPRD meminta pengendalian anggaran aparatur yang telah menembus lebih dari 50 persen total APBD. Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, menyebut perlunya memperkuat porsi belanja publik yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Belanja modal harus diarahkan tepat sasaran agar pembangunan memberi dampak nyata,” tegasnya.
Dengan penguatan PAD, efisiensi belanja, dan kolaborasi Pemkab–DPRD, pemerintah daerah optimistis APBD 2026 tetap mampu menjaga stabilitas pelayanan publik meski dalam kondisi fiskal ketat.
Penulis : En
Editor : Zainul Arifin
Komentar