BANGKALAN, RadarBangsa.co.id – Pengelolaan pengaduan masyarakat di Kabupaten Bangkalan menunjukkan capaian 100 persen untuk tindak lanjut melalui SP4N-LAPOR!. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bangkalan masih mendorong perangkat daerah lebih disiplin mencatat setiap pengaduan yang masuk, termasuk laporan yang disampaikan secara langsung.
Penguatan pengelolaan pengaduan itu dibahas dalam sosialisasi Optimalisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) dan penguatan akuntabilitas pelayanan publik melalui Whistleblowing System (WBS), Rabu (16/9/2026).
Kegiatan digelar secara daring melalui Zoom Meeting oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Pesertanya merupakan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bangkalan.
Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kabupaten Bangkalan Yuda Saputra, SE., M.AP, menjelaskan bahwa capaian tindak lanjut pengaduan melalui SP4N-LAPOR! telah mencapai 100 persen.
Namun, menurut dia, masih ada ruang perbaikan dalam kedisiplinan perangkat daerah, khususnya ketika menerima pengaduan melalui jalur luring atau secara langsung.
“Pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung tetap harus menjadi bagian dari sistem. Karena itu, kedisiplinan dalam melakukan input sangat penting agar seluruh pengaduan terdokumentasi dengan baik dan dapat dipantau proses tindak lanjutnya,” jelas Yuda.
Pencatatan tersebut, kata Yuda, bukan sekadar kebutuhan administrasi. Data pengaduan yang terdokumentasi secara lengkap dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat persoalan yang berulang dan menentukan langkah perbaikan pelayanan.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Bangkalan Taufiqurrohman, SE., MM., M.AP, menjelaskan bahwa SP4N-LAPOR! dan WBS memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam pengawasan pemerintahan.
SP4N-LAPOR! menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun laporan berkaitan dengan pelayanan publik. Sedangkan WBS digunakan sebagai kanal pelaporan terhadap dugaan pelanggaran yang memerlukan mekanisme penanganan secara khusus.
“Pengaduan masyarakat dan WBS merupakan dua instrumen yang berjalan beriringan. Masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan pelayanan publik, sementara WBS memberikan kanal untuk melaporkan dugaan pelanggaran,” terang Taufiqurrohman.
Ia menekankan, keberadaan kanal pelaporan perlu diikuti pengelolaan yang profesional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang kita bangun bukan sekadar kanal pelaporan, tetapi sebuah sistem pengawasan yang partisipatif. Setiap laporan harus dikelola sesuai mekanisme, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus diperkuat,” ujarnya.
WBS Kabupaten Bangkalan dapat diakses melalui wbs.bangkalankab.go.id.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bangkalan Zainal Alim, S.H., M.M., mengatakan optimalisasi SP4N-LAPOR! menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
“Pengaduan masyarakat harus kita lihat sebagai bagian dari proses perbaikan pelayanan. Setiap laporan memberikan informasi mengenai apa yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara cepat, tepat, terdokumentasi, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan,” kata Zainal.
Menurut Zainal, pengaduan juga dapat menjadi sumber data untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik. Karena itu, laporan masyarakat tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan yang harus diselesaikan.
“Ketika pengaduan tercatat dengan baik, kita memiliki data untuk melakukan evaluasi. Dari sana kita bisa mengetahui persoalan yang muncul, bagaimana tindak lanjutnya, dan apa yang perlu diperbaiki ke depan. Inilah yang ingin kita dorong melalui optimalisasi SP4N-LAPOR!,” imbuhnya.
Ia menambahkan, sinergi Diskominfo dan Inspektorat diperlukan karena pengelolaan pengaduan tidak hanya menyangkut komunikasi dan pelayanan informasi, tetapi juga berkaitan dengan pengawasan serta penguatan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemkab Bangkalan mendorong seluruh perangkat daerah memastikan setiap pengaduan masyarakat masuk dalam sistem, ditangani sesuai ketentuan, dan dapat menjadi bahan perbaikan kualitas pelayanan.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar