SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana resmi meraih gelar Sarjana Administrasi Publik (S.A.P) dari Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Kamis (23/4/2026). Capaian ini tidak sekadar akademik, tetapi menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas pejabat publik dalam memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat.
Di tengah padatnya tugas pemerintahan, Mimik menuntaskan pendidikan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Skema ini memungkinkan pengalaman kerja dikonversi menjadi satuan kredit semester (SKS), sehingga masa studi lebih efisien tanpa mengganggu tugas kedinasan.
Langkah ini dinilai relevan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur daerah. Penguatan kapasitas birokrasi menjadi kunci dalam mendorong pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel.
“Ini bukan sekadar gelar, tapi ikhtiar untuk terus belajar. Saya ingin memberi contoh bahwa pendidikan bisa ditempuh kapan saja,” ujar Mimik usai yudisium.
Dalam tugas akhirnya, Mimik mengangkat inovasi layanan kependudukan melalui program DUTA HATIKU milik Dispendukcapil Sidoarjo. Program ini berfokus pada pelayanan administrasi kependudukan saat kondisi darurat atau bencana.
Inovasi tersebut dinilai berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam memastikan dokumen kependudukan tetap terlayani di situasi krisis. Hal ini penting untuk menjaga akses warga terhadap layanan dasar seperti bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
“Ilmu yang saya dapat akan saya gunakan untuk memperkuat pelayanan publik agar lebih responsif dan berdampak nyata,” tegasnya.
Program RPL sendiri menjadi solusi bagi aparatur sipil negara (ASN) dan profesional yang ingin melanjutkan pendidikan tanpa meninggalkan pekerjaan. Skema ini tetap mengacu pada standar akademik perguruan tinggi, sehingga kualitas lulusan tetap terjaga.
Rektor Unitomo, Prof. Dr. Siti Marwiyah, menyampaikan bahwa RPL membuka akses pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Menurutnya, pengalaman kerja dapat menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran.
Dengan capaian ini, diharapkan peningkatan kapasitas pejabat publik tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mendorong reformasi birokrasi yang lebih profesional.
“Pendidikan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Itu yang utama,” pungkas Mimik.
Penulis : Rino
Editor : Zainul Arifin
Komentar