JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah memperluas pelindungan ketenagakerjaan hingga ke tahap sebelum seseorang mendapatkan pekerjaan. Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, negara mengatur hak pencari kerja, proses rekrutmen, pemagangan, hubungan kerja, hingga pemenuhan hak setelah masa kerja berakhir.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan, pelindungan pekerja tidak boleh hanya diberikan setelah seseorang resmi bekerja. Proses mencari pekerjaan juga harus mendapatkan perhatian agar masyarakat terhindar dari praktik penipuan dan diskriminasi.
“Pelindungan tidak baru dimulai ketika seseorang telah menjadi pekerja, tetapi harus dimulai sejak seseorang mencari pekerjaan,” ujar Afriansyah dalam Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Pada tahap sebelum bekerja, pemerintah mewajibkan penyediaan informasi dan pelaporan lowongan kerja. Ketentuan ini ditujukan untuk mencegah praktik percaloan, penipuan, serta peredaran informasi lowongan kerja fiktif.
Proses penempatan tenaga kerja juga harus dilakukan secara adil, objektif, transparan, dan bebas diskriminasi. Pemerintah turut memberikan perhatian terhadap kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah tertinggal agar memiliki kesempatan yang setara memasuki dunia kerja.
Pelindungan tersebut juga mencakup penyelenggaraan program pemagangan. Perusahaan harus memastikan kegiatan pemagangan benar-benar menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bukan cara untuk menggantikan tenaga kerja.
UU tersebut mengatur sejumlah ketentuan pemagangan, antara lain kejelasan status peserta, durasi maksimal enam bulan, pemberian uang saku, penerbitan sertifikat, pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Perusahaan harus memastikan pemagangan menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bukan justru dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga kerja,” kata Afriansyah.
Ketika seseorang telah memasuki hubungan kerja, pelindungan berlanjut pada kepastian status pekerjaan, pemenuhan hak, dan kesejahteraan pekerja. Salah satu aspek yang ditekankan adalah penerapan K3 sebagai hak fundamental yang wajib dipenuhi perusahaan.
“Keselamatan dan kesehatan pekerja harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas usaha. Karena itu, perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat,” ujarnya.
Pemerintah juga memastikan pelindungan tetap berlaku ketika hubungan kerja berakhir. Pemenuhan hak tenaga kerja, termasuk ganti kerugian dan akses terhadap jaminan sosial, menjadi bagian dari pengaturan tersebut.
Untuk memastikan ketentuan berjalan, pengawasan ketenagakerjaan diperkuat melalui pengawasan profesional dan penegakan hukum secara tegas dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa UU Nomor 27 Tahun 2026 menggantikan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Meski demikian, sejumlah kebijakan yang dinilai efektif tetap dipertahankan. Di antaranya pemberian uang kompensasi sebesar satu bulan upah kepada pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ketika masa kontrak berakhir serta keberlanjutan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Undang-undang ini mengatur pelindungan secara menyeluruh, mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, hingga setelah selesai bekerja, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha,” jelas Indah.
Dengan pengaturan tersebut, pelindungan ketenagakerjaan tidak lagi hanya berfokus pada pekerja selama menjalani hubungan kerja. Hak dan kepastian bagi masyarakat sejak mencari pekerjaan hingga setelah hubungan kerja berakhir juga menjadi bagian dari kerangka pelindungan negara.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin


















Komentar