Warga Karang Padang Gunungkidul Tutup Akses Tambang Uruk, Lurah: Lebih Baik Tidak Ada Tambang

Minggu, 15 Juni 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Warga Karang Padang saat memasang portal penolakan aktivitas tambang urug di akses jalan utama wilayah mereka, Minggu (15/6/2025). | Foto: Istimewa/Radarbangsa

Warga Karang Padang saat memasang portal penolakan aktivitas tambang urug di akses jalan utama wilayah mereka, Minggu (15/6/2025). | Foto: Istimewa/Radarbangsa

GUNUNGKIDUL, RadarBangsa.co.id — Warga Padukuhan Karang Padang, Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari, sepakat menutup aktivitas tambang urug yang dinilai meresahkan. Penutupan dilakukan dengan memasang portal bertuliskan penolakan pada Minggu (15/6/2025).

Salah seorang warga berinisial P, yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan bahwa aktivitas tambang telah mengganggu kehidupan masyarakat setempat.

“Kami warga Karang Padang sangat terganggu saat melintas di jalan menuju rumah. Aksesnya rusak dan menyulitkan kami,” ungkapnya kepada Radarbangsa.

P menambahkan, sebelum ada tambang, jalan di wilayah itu dalam kondisi baik karena baru saja diperbaiki melalui program aspirasi salah satu anggota dewan.

“Jalan yang dulu dicor kini sudah hancur. Kami bahkan kesulitan masuk ke rumah karena kerusakan akses jalan tersebut,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa warga sepakat menolak keberadaan tambang urug di wilayahnya.

“Saat pengerjaan jalan dulu, warga juga swadaya agar aksesnya bagus. Sekarang kami tegas menolak tambang ini,” tandasnya.

Sementara itu, Lurah Serut, Sugiyanta, saat dikonfirmasi Radarbangsa menegaskan bahwa izin operasional (OP) pertambangan di Karang Padang belum sepenuhnya dipenuhi.

“Terakhir izin OP memang keluar, tetapi dengan catatan perusahaan harus menyelesaikan deposito jalan, kompensasi terdampak, dan kompensasi pemilik lahan,” jelas Sugiyanta.

Ia juga menilai keberadaan tambang hanya menimbulkan potensi konflik di masyarakat.

“Lebih baik tidak ada tambang. Selain merusak lingkungan, tambang hanya memecah belah warga. Apalagi program jalan tol dari pusat sudah selesai,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Balai PPESDM, Aris, menyebut izin tambang memang belum tuntas.

“Saat ini perizinan belum 100 persen lengkap. Memang sudah sidang di DPMPTSP, tapi izinnya belum diterbitkan,” ujarnya.

Aris mengimbau agar pelaku usaha menunggu izin lengkap sebelum melakukan aktivitas.

“Alangkah baiknya aktivitas tambang dilakukan jika seluruh perizinan sudah dipenuhi,” tandasnya.

Penulis : Paiman

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak
PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan
PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani
DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi
Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah
Paripurna, Fraksi Golkar DPRD Ngawi Soroti Defisit RAPBD 2027, Usulkan Stadion Baru Berkapasitas 40.000 Penonton
HKG PKK ke-54, Luthfiana Lukman Hakim Perkuat Peran Keluarga di Bangkalan
Pelatihan Pelinting Rokok di Bangkalan, 30 Warga Burneh Ikuti Pembekalan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 08:38

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak

Kamis, 29 Oktober 2026 - 23:36

PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:47

PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani

Kamis, 29 Oktober 2026 - 08:31

DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:22

Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah

Berita Terbaru