JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa ukuran keberhasilan kepemimpinan perempuan tidak ditentukan oleh banyaknya perempuan yang menduduki jabatan strategis. Menurutnya, kepemimpinan yang berkualitas harus mampu melahirkan kebijakan publik yang inklusif, berkeadilan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Khofifah saat menjadi pembicara utama dalam Women’s Leadership Forum 2026 bertema Breaking Barriers, Building Impact yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-69 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Forum berlangsung di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN RI, Jakarta, Senin (27/7), dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan di bidang kepemimpinan dan kebijakan publik.
Mengusung materi bertajuk The Leadership Behind the Impact: Kisah Jawa Timur Membangun Kepercayaan Publik, Khofifah menekankan bahwa kepemimpinan harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Kebijakan yang lahir dari seorang pemimpin, kata dia, harus mampu menjawab kebutuhan publik secara adil tanpa membedakan gender.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan gender,” ujar Khofifah.
Ia menjelaskan, proses pengambilan keputusan di berbagai sektor harus membuka ruang yang setara bagi perempuan maupun laki-laki untuk berkembang, berpartisipasi, dan memberikan kontribusi dalam pembangunan. Kesetaraan tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam paparannya, Khofifah juga mengajak peserta kembali menelaah komitmen global melalui Beijing Platform for Action (BPfA) yang diadopsi pada Konferensi Perempuan Sedunia tahun 1995. Menurutnya, meskipun telah memasuki tiga dekade, dua belas area kritis dalam BPfA masih relevan sebagai acuan penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Berdasarkan pengalaman Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berbagai tantangan pembangunan yang berkaitan dengan kesetaraan gender pada dasarnya bermuara pada tiga persoalan utama, yakni kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga sektor tersebut dinilai menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
“Ketiga pilar itu adalah akar dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, strategi pengarusutamaan gender harus berfokus langsung pada penyelesaian masalah fundamental pada ketiga sektor krusial ini,” tegasnya.
Khofifah menambahkan, pembangunan yang responsif gender bukan sekadar memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Lebih dari itu, setiap kebijakan harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia juga menyoroti pentingnya peran informal leader yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam mempercepat pembangunan di tingkat masyarakat. Menurutnya, keberadaan organisasi perempuan menjadi modal sosial yang strategis dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan memperluas dampak program pemerintah.
Pada kesempatan itu, Khofifah mengusulkan agar Women’s Leadership Forum tidak berhenti sebagai ruang bertukar gagasan semata. Ia berharap forum tersebut dapat dikembangkan menjadi agenda berkelanjutan yang menghadirkan praktik-praktik terbaik dari berbagai daerah sehingga peserta dapat belajar langsung dari implementasi kebijakan yang berhasil.
“Kalau kita sepakat, ini bisa kita jadikan action plan. Jadi pertemuan ini bukan hanya pertemuan pikiran, tetapi mempertemukan bagaimana kerja-kerja efektif yang bisa kita lakukan bersama. Best practice di daerah sudah banyak yang bisa dilihat,” tuturnya.
Sebagai bagian dari materi yang dipaparkan, Khofifah juga menyampaikan sejumlah capaian pembangunan gender di Jawa Timur. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur Tahun 2025 tercatat sebesar 0,329 atau lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 93,29 yang menunjukkan semakin kuatnya kesetaraan akses perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi.
Capaian tersebut, menurut Khofifah, merupakan hasil dari berbagai program pemberdayaan yang dijalankan secara terukur. Di antaranya Program Jatim Puspa yang memperkuat ekonomi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Selama periode 2020–2025, program tersebut telah menjangkau 31.024 Keluarga Penerima Manfaat di 723 desa dengan dukungan anggaran sebesar Rp87,778 miliar.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengembangkan GASPOL (Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online) sebagai bentuk pemberdayaan bagi perempuan pengemudi ojek daring, yang sebagian besar merupakan kepala keluarga maupun single parent. Program perlindungan sosial lainnya turut menyasar kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas melalui pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Menutup paparannya, Khofifah mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun ekosistem yang memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang, menunjukkan kompetensinya, dan berkontribusi dalam pembangunan.
“Kita bangun ekosistem yang bisa memberikan kepercayaan bahwa perempuan mampu melakukan hal baik, memiliki kompetensi dan kapasitas yang bisa diandalkan dan diunggulkan sekaligus memberikan manfaat di semua lini,” pungkasnya.
Komentar