SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Car Free Day (CFD) Alun-Alun Sidoarjo yang mampu menarik sekitar 18.030 pengunjung kini menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo. Di balik tingginya aktivitas warga, pemerintah menemukan persoalan mulai dari sampah, kerusakan fasilitas umum hingga pungutan terhadap pedagang.
Evaluasi tersebut mencatat kerusakan fasilitas umum mencapai Rp36,6 juta. Kerusakan terbesar berada di median Jalan Ahmad Yani dengan nilai Rp28,5 juta, sedangkan median Jalan Gubernur Suryo mengalami kerusakan senilai Rp8,1 juta.
Kondisi tersebut menjadi tantangan karena CFD bukan hanya menjadi ruang olahraga dan rekreasi, tetapi juga dimanfaatkan masyarakat dan pelaku UMKM untuk beraktivitas setiap Minggu pagi.
Untuk menangani persoalan kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo mengerahkan 44 personel serta menyiapkan empat dump truck pada setiap pelaksanaan CFD.
Kepala DLHK Sidoarjo Arif Mulyono mengatakan tingginya aktivitas masyarakat membuat persoalan sampah tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada pemerintah. Pedagang melalui paguyuban dan masyarakat pengguna ruang publik dinilai perlu ikut menjaga kebersihan kawasan.
“Kalau terkait sampah, kami arahkan ke TPS3R terdekat. Berapa besarannya silakan. Contoh di TPS Cemengbakalan sebesar Rp5 ribu dengan penanganan sampah yang sudah diolah,” ujar Arif.
Selain sampah dan kerusakan fasilitas, kepadatan pedagang juga menjadi perhatian. DLHK meminta adanya pembatasan jumlah pedagang karena aktivitas yang terlalu padat dinilai meningkatkan risiko kerusakan fasilitas umum, termasuk tanaman dan median jalan.
“Saat ini kami pasang police line untuk median jalan yang ada. Saya minta bantuan Pak Kadis Koperasi dan UMKM agar pedagang dibuatkan karcis untuk batasan,” katanya.
Persoalan lain yang ikut dievaluasi adalah pungutan terhadap pedagang CFD. Bupati Sidoarjo Subandi meminta pungutan yang selama ini berkisar Rp15 ribu hingga Rp20 ribu diturunkan menjadi Rp5 ribu.
Menurut Subandi, CFD merupakan ruang publik dan bukan kawasan yang dibangun untuk kepentingan bisnis.
“Car Free Day ini berdiri bukan untuk kepentingan bisnis,” tegasnya.
Dari usulan pungutan Rp5 ribu tersebut, Rp2 ribu dapat digunakan untuk kebutuhan paguyuban, sementara Rp3 ribu diarahkan untuk mendukung pengelolaan sampah.
Skema itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan operasional tanpa menambah beban pedagang yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas CFD.
Sebelumnya, perwakilan Pedalindo menjelaskan pungutan Rp15 ribu hingga Rp20 ribu digunakan untuk sejumlah kebutuhan, mulai dari kebersihan dan sampah hingga dana sosial bagi anggota yang sakit maupun meninggal dunia.
Dengan berbagai persoalan tersebut, evaluasi CFD Sidoarjo kini tidak hanya menyangkut jumlah pengunjung. Pemerintah juga perlu memastikan ruang publik tersebut tetap bersih, tertib, aman bagi fasilitas umum, sekaligus memberikan ruang ekonomi bagi pelaku UMKM.
Pemkab Sidoarjo sebelumnya menyebut CFD sebagai salah satu ruang yang dimanfaatkan untuk menggerakkan UMKM. Saat CFD kembali berjalan setelah libur Ramadan pada April 2026, hampir 1.000 UMKM dilaporkan berjualan di sejumlah area yang telah disediakan.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar