LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Lamongan mendorong pengelolaan Pantai Utara Jawa (Pantura) dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dorongan tersebut disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat membuka Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pengelolaan Pantura Jawa di Wilayah Jawa Timur, Selasa (22/9), di Aula Gajah Mada, Gedung Pemkab Lamongan.
Konsultasi publik itu menjadi bagian dari penyusunan KLHS Rencana Induk Pengelolaan Pantura Jawa. Untuk wilayah Jawa Timur, kajian mencakup Kabupaten Tuban, Lamongan dan Gresik.
Salah satu temuan yang mengemuka dalam kajian adalah banyaknya persoalan strategis di kawasan Pantura. Secara keseluruhan terdapat 657 isu yang teridentifikasi, dengan 385 isu atau 58,6 persen di antaranya berkaitan dengan lingkungan.
Selain isu lingkungan, kajian mencatat 141 isu atau 21,5 persen terkait ekonomi, 79 isu atau 12 persen sosial, serta 52 isu atau 7,9 persen tata kelola.
Jika dikelompokkan berdasarkan 16 tema, persoalan yang ditemukan antara lain bencana sebanyak 136 isu, alih fungsi lahan 86 isu, pencemaran 83 isu, degradasi ekosistem atau keanekaragaman hayati 66 isu, ketenagakerjaan 72 isu, infrastruktur 40 isu, konektivitas 33 isu dan kemiskinan 34 isu.
Untuk Pantura Jawa Timur, kajian mengidentifikasi 104 isu. Sebanyak 52 isu atau 50 persen merupakan persoalan lingkungan, 24 isu atau 23,1 persen berkaitan dengan ekonomi, 19 isu atau 18,3 persen sosial, dan sembilan isu atau 8,7 persen tata kelola.
Isu tersebut tersebar dalam dua segmen, yakni Segmen 14 Tuban–Lamongan sebesar 57,7 persen dan Segmen 15 Gresik sebesar 42,3 persen.
Bupati Lamongan yang akrab disapa Pak Yes menilai pengelolaan Pantura perlu dipandang sebagai agenda jangka panjang. Menurutnya, kawasan pesisir bukan sekadar wilayah pembangunan, tetapi juga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat.
“Ini adalah momentum untuk menyusun rencana keberlanjutan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Kita mulai dari sekarang agar manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya hari ini, tetapi juga oleh generasi yang akan datang, khususnya masyarakat di kawasan pesisir Pantura,” tutur Pak Yes.
Lamongan sendiri memiliki garis pantai sepanjang 47 kilometer. Kawasan tersebut memiliki potensi perikanan, pertanian, pariwisata hingga berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, pembangunan kawasan pesisir dinilai perlu berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan masyarakat.
“Kita harus melakukan pengembangan pesisir secara komprehensif, bagaimana lingkungan tetap terjaga, masyarakat terlindungi, dan ekonomi terus tumbuh. Pemkab Lamongan siap mendukung dan menyiapkan data yang dibutuhkan para pemangku kepentingan dalam penyusunan kajian ini,” jelasnya.
Tekanan lingkungan juga menjadi perhatian dalam konteks Lamongan. Kajian mencatat kawasan pesisir Lamongan memiliki kerentanan terhadap perubahan muka air laut. Penelitian yang dirujuk dalam kajian menyebut kenaikan muka air laut di perairan Lamongan mencapai 2,26 cm per tahun.
Kecamatan Paciran dan Brondong diproyeksikan menjadi wilayah yang paling terdampak kondisi tersebut.
Pak Yes juga menyinggung rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai salah satu upaya perlindungan Pantura dari berbagai risiko pesisir. Namun, pembangunan perlindungan pantai menurutnya perlu disinergikan dengan tata ruang dan kepentingan masyarakat.
Sinkronisasi kebijakan antardaerah juga menjadi bagian penting karena pengelolaan Pantura Jawa Timur melibatkan wilayah Lamongan, Gresik dan Tuban.
Masyarakat di kawasan pesisir pun diharapkan aktif menyampaikan kondisi yang terjadi di lapangan. Masukan tersebut nantinya dapat menjadi bagian dari kajian dalam menentukan arah perencanaan pembangunan Pantura.
Perwakilan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPUJ) RI, Sudarwanto Dwi Atmoko, mengatakan Pantura memiliki potensi ekonomi besar sekaligus menghadapi sejumlah persoalan.
Persoalan tersebut antara lain abrasi, perubahan kondisi hidrometeorologi serta masalah sosial-ekonomi masyarakat. Kondisi itu, menurutnya, membutuhkan perencanaan perlindungan Pantura yang terintegrasi.
KLHS menjadi salah satu instrumen penting untuk menyusun arah pembangunan berkelanjutan di kawasan Pantura dengan mempertimbangkan berbagai persoalan dan kepentingan yang ada.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar