SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan digitalisasi belanja pemerintah bukan lagi opsi kebijakan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Ia menilai pola kerja konvensional tidak lagi relevan di tengah tuntutan publik terhadap tata kelola keuangan negara yang terbuka dan terukur.
Menurut Lia, penerapan sistem belanja berbasis digital membawa dampak langsung terhadap perubahan cara kerja aparatur sipil negara. Transformasi ini tidak hanya menyederhanakan proses pengadaan, tetapi juga mendorong budaya kerja yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.
“Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Birokrasi harus berani beradaptasi dengan sistem yang lebih terbuka dan terukur,” ujar Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, dalam keterangannya.
Ia menambahkan, seluruh tahapan belanja yang tercatat secara digital akan mempersempit ruang penyimpangan karena prosesnya dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan.
“Ketika semua proses terdokumentasi secara digital, aparatur terdorong bekerja lebih disiplin. Ruang abu-abu semakin sempit, dan akuntabilitas menjadi keharusan,” jelasnya.
Lia menilai sistem belanja digital justru memberikan kepastian bagi pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga organisasi perangkat daerah (OPD). Prosedur yang terdokumentasi dengan baik dinilai memudahkan pengawasan serta evaluasi kinerja.
“Dengan sistem yang jelas, aparatur justru terbantu. Mereka bisa bekerja lebih profesional tanpa dibebani prosedur berbelit,” katanya.
Selain sistem, Lia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Ia juga menyoroti peran kepemimpinan birokrasi sebagai faktor kunci keberhasilan transformasi digital.
“Keteladanan pimpinan sangat penting. Jika pimpinan konsisten mendorong perubahan, aparatur akan lebih siap meninggalkan cara lama,” tegasnya.
Lia Istifhama menegaskan digitalisasi belanja harus diposisikan sebagai agenda reformasi birokrasi jangka panjang, bukan sekadar proyek teknologi. Dengan tata kelola yang transparan dan terukur, ia optimistis kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah akan semakin menguat.
“Ketika birokrasi mampu beradaptasi, pelayanan publik akan lebih baik. Di situlah kepercayaan masyarakat tumbuh,” pungkasnya.
Lainnya:
- Bupati Lamongan Tancap Gas Reformasi Birokrasi, 34 Pejabat Resmi Dilantik
- Bupati Lamongan Lantik 34 Pejabat, Dorong Percepatan Layanan Publik dan Birokrasi Efektif
- 1.239 Jemaah Haji Sidoarjo Berangkat, Wabup Tekankan Kesehatan
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
