SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Digitalisasi belanja pemerintah dinilai bukan lagi inovasi tambahan, melainkan prasyarat utama dalam agenda reformasi birokrasi.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan bahwa birokrasi tidak dapat terus bertahan dengan pola kerja konvensional. Sistem belanja pemerintah, menurutnya, harus bertransformasi menuju mekanisme digital yang terbuka dan terukur.
“Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Birokrasi harus berani beradaptasi dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Lia Istifhama, Anggota DPD RI, saat menyampaikan pandangannya terkait reformasi tata kelola belanja pemerintah.
Ia menilai, digitalisasi tidak hanya menyentuh aspek teknis pengadaan, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja aparatur. Dengan sistem berbasis digital, setiap tahapan proses tercatat dan dapat dipantau, sehingga ruang penyimpangan semakin sempit.
“Ketika seluruh proses terdokumentasi secara digital, aparatur dituntut bekerja lebih disiplin. Akuntabilitas tidak lagi bersifat opsional,” jelasnya.
Lia menyebut sistem belanja digital justru memberikan kepastian kerja bagi pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga organisasi perangkat daerah (OPD). Prosedur yang jelas dan terdokumentasi dinilai mempermudah evaluasi serta pengawasan internal.
“Dengan sistem yang sederhana dan terukur, aparatur bisa bekerja lebih profesional tanpa terbebani mekanisme yang berbelit,” kata Lia.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa transformasi digital tidak akan efektif tanpa peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan dan pendampingan dinilai krusial agar aparatur mampu mengikuti ritme perubahan.
“Transformasi tidak bisa dilepas begitu saja. Aparatur harus dibekali kemampuan agar tidak tertinggal dalam proses digitalisasi,” ujarnya.
Lia menegaskan, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada konsistensi pimpinan birokrasi. Keteladanan dan komitmen pimpinan dinilai menjadi faktor kunci dalam mendorong aparatur meninggalkan cara kerja lama.
“Jika pimpinan memberi contoh dan konsisten mendorong perubahan, adaptasi akan berjalan lebih cepat,” tegasnya.
Menurut Lia Istifhama, digitalisasi belanja harus diposisikan sebagai bagian dari reformasi birokrasi berkelanjutan. “Ketika tata kelola semakin transparan, kualitas pelayanan publik meningkat dan kepercayaan masyarakat akan tumbuh,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar