SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Dorongan agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Badan Khusus Pengembangan Madura semakin menguat. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau akrab disapa Ning Lia, menilai keberadaan lembaga ini krusial untuk mempercepat pembangunan di empat kabupaten Madura: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Menurutnya, kesenjangan pembangunan di Madura sudah terlalu lama terjadi dibanding wilayah lain di Jawa Timur. Karena itu, dibutuhkan wadah yang bekerja lintas sektor dan berkoordinasi langsung dengan Presiden.
“Sudah saatnya Madura memiliki badan yang fokus mengelola pembangunan. Masalah di sini kompleks, sehingga butuh koordinasi di level tertinggi,” kata Ning Lia di Surabaya, Senin (6/10/2025).
Ia menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta ketimpangan infrastruktur dasar, mulai dari jalan, pelabuhan, listrik, hingga air bersih. Kondisi ini, menurutnya, membuat investor ragu menanamkan modal.
“Banyak potensi Madura, dari garam, migas, perikanan, hingga wisata bahari. Tapi keterbatasan infrastruktur dan tumpang tindih regulasi membuat peluang itu belum tergarap optimal,” jelasnya.
Dengan badan khusus, pemerintah bisa membuka ruang investasi lebih cepat, menata kawasan strategis terutama di sekitar Jembatan Suramadu, serta memastikan program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Selain sektor energi dan perikanan, Ning Lia menekankan peran ribuan pesantren di Madura yang dapat diberdayakan melalui pelatihan digital, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan santri.
“Pesantren bisa menjadi motor ekonomi baru. Dengan pemberdayaan yang tepat, santri tidak hanya jadi pelaku pendidikan, tapi juga penggerak ekonomi,” tambahnya.
Ia menilai, Jembatan Suramadu sejauh ini belum memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Badan khusus, lanjutnya, dapat memastikan Suramadu menjadi pusat kawasan industri, logistik, dan pariwisata.
Ning Lia menekankan, pembentukan badan ini sekaligus bentuk keadilan sosial bagi masyarakat Madura. “Tanpa badan khusus, arah pembangunan akan berubah setiap kali ganti pejabat. Keppres dari Presiden Prabowo akan menjamin keberlanjutan program,” ujarnya.
Usulan ini juga mendapat dukungan dari berbagai tokoh, di antaranya anggota DPR RI Willy Aditya dan Syafiuddin, KH Mohammad Nasih Aschal (DPRD Jatim), Ahmad Juhairi (DPRD Sumenep), serta akademisi Universitas Trunojoyo Madura, Surokhim.
Mereka menilai Badan Khusus Pengembangan Madura menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat visi keadilan sosial di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar