PASURUAN, RadarBangsa.co.id — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengurangi kawasan permukiman kumuh sekaligus mentransformasikannya menjadi kawasan layak huni dan destinasi berkelanjutan berbasis lingkungan, sosial, dan ekonomi lokal.
Dukungan tersebut disampaikan seiring peresmian Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi (PERMATA JATIM) di Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Lia Istifhama menilai PERMATA JATIM sebagai kebijakan pembangunan yang komprehensif karena tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan fungsi sosial masyarakat. Program ini, menurutnya, menjawab kebutuhan publik akan lingkungan hunian yang aman, sehat, dan produktif.
“Langkah Pemprov Jatim patut diapresiasi karena penanganan kawasan kumuh tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi diarahkan menjadi kawasan bernilai tambah. Bahkan, kawasan ini berpotensi berkembang sebagai destinasi wisata religi dan penggerak ekonomi masyarakat setempat,” ujar Lia Istifhama.
Gubernur Khofifah dalam sambutannya menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut.
“Program PERMATA JATIM merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghadirkan hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari bangunan yang berdiri, tetapi dari kualitas hidup masyarakatnya,” kata Khofifah, pada saat peresmian,Kamis (22/1/2026).
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Timur, total luas kawasan permukiman kumuh di Jawa Timur mencapai 8.117,23 hektare. Di Kabupaten Pasuruan, luas kawasan kumuh tercatat sebesar 440,44 hektare, sementara kawasan kumuh di Kelurahan Bendomungal memiliki luasan 11,82 hektare dan masuk kategori kumuh ringan.
Melalui dukungan APBD Provinsi Jawa Timur senilai lebih dari Rp9 miliar, sejumlah intervensi dilakukan, antara lain pembangunan jalan paving dan drainase, normalisasi sungai, penataan kawasan makam Habib Abdullah bin Ali Al Haddad, pembangunan TPS3R, sistem penyediaan air minum (SPAM), serta septictank komunal. Upaya tersebut bertujuan mengurangi risiko banjir, penyakit berbasis lingkungan, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan estetika kawasan.
Menurut Lia Istifhama, transformasi kawasan kumuh ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah.
Selain berdampak pada lingkungan dan kesehatan, PERMATA JATIM juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Lingkungan yang tertata membuka peluang pengembangan UMKM, meningkatkan aktivitas sosial warga, serta memperkuat potensi wisata berbasis kearifan lokal.
Pemprov Jatim pun mengajak masyarakat untuk menjaga keberlanjutan program dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). “Partisipasi masyarakat adalah kunci agar hasil pembangunan ini benar-benar berkelanjutan,” tutup Khofifah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
