SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sepanjang Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kamis (30/7/2026). Di tengah tantangan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan belanja publik, realisasi pendapatan daerah berhasil melampaui target, bahkan proyeksi defisit ratusan miliar rupiah berubah menjadi surplus pada akhir tahun anggaran.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo yang membahas Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dipimpin Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih. Hadir dalam agenda tersebut Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH., M.Kn., jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dilakukan secara menyeluruh terhadap realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, hingga kualitas pelaksanaan program pembangunan. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar pelaksanaan APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, Afdhal Muhamad Insan, mengatakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp5,5 triliun atau 101,3 persen dari target APBD Perubahan 2025. Capaian tersebut melampaui target sebesar Rp73,41 miliar.
“Dari hasil audit BPK, kita melihat indikator pengelolaan keuangan sudah berjalan sesuai ketentuan administrasi. Ini menjadi catatan positif sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan,” ujarnya.
Meski demikian, Banggar DPRD memberikan sejumlah catatan terhadap tingkat penyerapan belanja daerah. Realisasi belanja tercatat sebesar Rp5,464 triliun atau sekitar 90 persen dari total anggaran, sehingga masih terdapat anggaran yang belum terserap sebesar Rp606,79 miliar.
Banggar menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan program berjalan lebih efektif sehingga manfaat APBD dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
Sorotan penting lainnya adalah perubahan kondisi fiskal daerah. APBD Tahun Anggaran 2025 yang semula diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp618 miliar berhasil dibalik menjadi surplus sebesar Rp61,7 miliar pada akhir tahun anggaran.
Banggar menilai perubahan tersebut mencerminkan semakin baiknya pengendalian fiskal daerah. Namun, DPRD mengingatkan agar surplus tidak semata-mata disebabkan rendahnya penyerapan belanja pembangunan yang berpotensi menghambat pelayanan publik.
DPRD juga mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp680,654 miliar. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp37,378 miliar dibandingkan tahun sebelumnya atau sekitar 11,1 persen dari total APBD. Besarnya SiLPA dinilai perlu dianalisis lebih lanjut agar mencerminkan efisiensi anggaran, bukan tertundanya pelaksanaan program.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas pembahasan yang berlangsung konstruktif. Menurutnya, seluruh tahapan pembahasan merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas tanggapan, saran, serta fungsi pengawasan yang telah diberikan. Kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” katanya.
Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo akan terus menjalankan pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menyebut sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD turut mendukung keberhasilan Kabupaten Sidoarjo mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 13 tahun berturut-turut.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar