BANGKALAN, RadarBangsa.co.id – Aula Diponegoro Pemkab Bangkalan menjadi pusat perhatian pada Kamis (25/9/2025) ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan kunjungan kerja untuk meninjau pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Agenda ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menjadi ruang evaluasi sejauh mana upaya pemberdayaan masyarakat di daerah mampu membawa perubahan nyata.
Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan langkah paling strategis untuk menekan angka kemiskinan. Menurutnya, pola bantuan langsung hanya bersifat sementara, sementara pemberdayaan bisa memberikan kemandirian jangka panjang.
“Konsep kita jelas, yaitu bagaimana masyarakat berdaya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Kalau hanya sebatas bantuan langsung, itu kurang maksimal. Pemberdayaan adalah jalan utama,” ujarnya.
Sejumlah program prioritas telah digulirkan oleh Pemkab Bangkalan. Antara lain penyediaan akses air bersih di kawasan sulit air, program beasiswa untuk siswa kurang mampu sekaligus berprestasi, serta perbaikan rumah tidak layak huni agar warga bisa hidup lebih sehat dan layak. Pemkab juga memperluas kolaborasi, bukan hanya mengandalkan APBD, melainkan melibatkan swasta, pemerintah desa, hingga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Skema ini didukung melalui infak dan sedekah pegawai, yang kemudian disalurkan untuk mendanai program sosial.
Bupati Lukman menyebut, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menekan angka kemiskinan. Berdasarkan catatan tahun 2025, Bangkalan berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,41 persen. Meski capaian ini dinilai positif, ia menekankan bahwa target ke depan tetap memerlukan intervensi yang lebih spesifik dan terarah.
“Harapan kami, dengan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, hingga Baznas, target penurunan angka kemiskinan di Bangkalan bisa lebih cepat tercapai,” imbuhnya.
Kunjungan BPK RI kali ini menjadi bagian dari audit kinerja atas program-program pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah di Jawa Timur. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti pada laporan administratif, tetapi benar-benar memberi manfaat langsung bagi warga yang membutuhkan.
Pihak BPK menekankan pentingnya transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan pendekatan audit berbasis manfaat, BPK berharap daerah mampu menunjukkan hasil nyata dari setiap program yang digulirkan. Evaluasi ini juga memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki strategi sekaligus memperkuat akuntabilitas.
Melalui semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, Bangkalan menargetkan diri menjadi contoh bagi daerah lain. Bahwa menurunkan angka kemiskinan bukan sekadar slogan, melainkan gerakan bersama yang konsisten dijalankan dari tingkat desa hingga pemerintah kabupaten.
“Kalau semua pihak bergerak bersama, hasilnya akan lebih terasa langsung di tengah masyarakat,” pungkas Lukman Hakim.
Lainnya:
- Bupati Lamongan Tancap Gas Reformasi Birokrasi, 34 Pejabat Resmi Dilantik
- Bupati Lamongan Lantik 34 Pejabat, Dorong Percepatan Layanan Publik dan Birokrasi Efektif
- 1.239 Jemaah Haji Sidoarjo Berangkat, Wabup Tekankan Kesehatan
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
