KUALA LUMPUR, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mengarahkan strategi baru untuk memperkuat posisi ekonomi daerah di level nasional hingga global. Salah satunya melalui kolaborasi sektor keuangan syariah antara Bank Jatim dan Maybank Islamic Berhad, Malaysia.
Langkah ini ditegaskan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat melakukan pertemuan strategis dengan CEO Maybank Islamic Berhad, Mohamad Yasin bin Abdullah, di Kuala Lumpur, Rabu (29/4). Agenda ini menjadi bagian dari misi dagang dan investasi yang membawa kepentingan ekonomi Jawa Timur ke panggung internasional.
Kolaborasi tersebut tidak hanya berorientasi bisnis. Pemerintah daerah menargetkan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam memperluas akses keuangan syariah, memperkuat perlindungan transaksi remitansi pekerja migran Indonesia (PMI), serta mendorong pertumbuhan industri halal.
Khofifah menegaskan, penguatan keuangan syariah menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya peran ekonomi berbasis nilai dan inklusivitas. Jawa Timur, dengan basis UMKM dan populasi besar, dinilai memiliki potensi kuat untuk menjadi penggerak ekonomi syariah nasional.
“Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai aliansi strategis yang tidak hanya berorientasi komersial, tetapi juga memperkuat layanan keuangan yang inklusif dan berbasis nilai,” ujarnya.
Ia menyoroti persoalan mendasar yang selama ini menjadi tantangan, yakni kualitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah. Menurutnya, penguatan unit usaha syariah Bank Jatim harus ditopang tenaga profesional dengan kompetensi khusus di bidang Islamic finance.
“Kami ingin SDM yang benar-benar memiliki latar belakang keuangan syariah. Ini penting untuk menjaga kualitas dan integritas layanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dari sisi dampak publik, kerja sama ini berpotensi memperbaiki layanan remitansi bagi PMI, khususnya asal Jawa Timur yang bekerja di Malaysia. Selama ini, pengiriman uang dari luar negeri kerap menghadapi kendala biaya tinggi, waktu transfer, hingga risiko keamanan transaksi.
Melalui integrasi sistem perbankan dan dukungan lembaga keuangan global, pemerintah berharap layanan remitansi menjadi lebih cepat, murah, dan aman. Hal ini penting karena remitansi menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga PMI di daerah.
Selain itu, kolaborasi ini juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem industri halal. Tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga pembiayaan, distribusi, hingga sistem keuangan yang mendukung rantai nilai industri tersebut.
Khofifah menjelaskan, penguatan Bank Jatim juga akan dilakukan melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama sejumlah bank pembangunan daerah lainnya. Skema ini dinilai mampu memperluas pasar, memperkuat kolaborasi antarwilayah, serta meningkatkan daya saing perbankan daerah.
“Inovasi digital seperti J-Connect akan terus dikembangkan untuk memperluas inklusi keuangan, termasuk menjangkau masyarakat Jawa Timur di luar negeri,” imbuhnya.
Sementara itu, CEO Maybank Islamic Berhad, Mohamad Yasin bin Abdullah, menilai Jawa Timur sebagai wilayah strategis dalam pengembangan keuangan syariah global. Ia menyebut, Maybank saat ini termasuk lima besar institusi keuangan syariah dunia dengan dominasi portofolio syariah mencapai sekitar 74 persen.
“Kami melihat Jawa Timur memiliki potensi besar, baik dari sisi demografi maupun geostrategis. Ini peluang kolaborasi yang sangat kuat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengembangan ekosistem halal sebagai bagian dari ekspansi keuangan syariah global. Menurutnya, industri halal tidak hanya soal produk, tetapi juga sistem keuangan yang menopang seluruh aktivitas ekonomi.
“Industri halal memiliki potensi besar. Kami melihat sinergi ini bisa membangun ekosistem yang komprehensif,” jelasnya.
Pertemuan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah mulai mendorong transformasi kebijakan ekonomi berbasis kolaborasi global. Jika berjalan optimal, kerja sama ini tidak hanya memperkuat Bank Jatim, tetapi juga membuka akses lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.
Khofifah menegaskan, seluruh rencana kerja sama harus berujung pada manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin kerja sama ini benar-benar memberikan dampak langsung bagi warga, terutama dalam akses keuangan dan kesejahteraan,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar