LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, optimistis mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju Rp1 triliun melalui percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Penguatan strategi tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) ETPD 2026 yang digelar di Aula Gadjah Mada Gedung Pemkab Lamongan lantai 7, Kamis (3/9).
Pertemuan itu menjadi forum untuk menyatukan komitmen berbagai pihak dalam memperluas transaksi digital, memperkuat tata kelola pemerintahan, sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan daerah. Digitalisasi ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Lamongan.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan digitalisasi harus menjadi bagian dari mekanisme kerja pemerintahan dan kebiasaan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan ETPD membutuhkan perubahan pola transaksi yang dilakukan secara konsisten.
“Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyalakan api semangat menuju ETPD yang sukses 100 persen. Bagaimana masyarakat menggunakan transformasi digital menjadi kebiasaan, demikian juga menjadi mekanisme kerja kita,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.
Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan mencatat realisasi PAD hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp415.391.217.909,24 atau 59,36 persen dari target Rp696.661.688.100,00. Angka tersebut berasal dari pajak daerah Rp195.488.859.575,62, retribusi daerah Rp166.475.405.482,96, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp11.808.144.218,75, serta lain-lain PAD yang sah Rp40.588.808.630,93.
Perolehan tersebut melanjutkan tren peningkatan PAD Lamongan. Pada 2024, realisasi PAD tercatat Rp533.066.314.023,22, kemudian naik menjadi Rp680.859.068.912,15 pada 2025. Hingga akhir Agustus 2026, penerimaan sudah mencapai Rp415,39 miliar dan masih berpotensi bertambah sampai penghujung tahun.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nalikan menegaskan digitalisasi tidak berhenti pada peralihan transaksi tunai ke nontunai. Sistem tersebut juga diarahkan untuk memudahkan masyarakat, memperkuat transparansi dan pengawasan, serta meningkatkan kepatuhan pembayaran.
“Digitalisasi bukan sekadar mengubah tunai menjadi nontunai. Lebih dari itu, bagaimana memberikan kemudahan kepada masyarakat, meningkatkan transparansi dan pengawasan, serta meningkatkan PAD. Menuju Rp1 triliun ini merupakan upaya bersama melalui penguatan data, perluasan pelayanan digital dan peningkatan kepatuhan, termasuk pembayaran PBB,” kata Nalikan.
Pemkab Lamongan telah menyediakan sejumlah kanal pembayaran digital, seperti QRIS, virtual account, mobile banking, e-wallet, dan internet banking. Hingga Agustus 2026, pembayaran PBB-P2 melalui kanal digital tercatat sebanyak 514.328 NOP dengan nominal Rp40.057.822.718,00.
Mobile banking menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp27.411.271.809,00 atau 68,45 persen. Berikutnya web service Jatim sebesar Rp6.430.454.759,00 atau 16,06 persen dan QRIS Rp891.111.994,00 atau 2,22 persen.
Pemkab Lamongan menargetkan Indeks ETPD mencapai 98 persen pada 2026. Target itu ditempuh melalui perluasan transaksi nontunai, peningkatan pemanfaatan kanal digital, digitalisasi retribusi pada objek potensial, integrasi data transaksi antar sistem, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia perangkat daerah.
Penguatan ETPD juga melibatkan Pemkab Lamongan, Bank Indonesia, perbankan atau penyedia jasa pembayaran, perangkat daerah, masyarakat, dan penyedia teknologi. Strateginya meliputi integrasi, perluasan, optimalisasi, kolaborasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat.
Dalam penerapannya, pemerintah daerah masih menghadapi kendala di lapangan. Sejumlah pedagang, terutama kelompok usia lanjut, masih kesulitan menggunakan aplikasi pembayaran digital sehingga diperlukan kanal yang lebih sederhana dan mudah diakses, termasuk melalui kerja sama dengan perbankan.
Digitalisasi juga diarahkan ke sektor yang memiliki potensi penerimaan besar, salah satunya tempat pelelangan ikan (TPI). Dengan sistem transaksi yang lebih mudah, tercatat, transparan, dan terintegrasi, Pemkab Lamongan berharap optimalisasi penerimaan daerah dapat terus diperkuat menuju target PAD Rp1 triliun.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar