Home / Politik

Diskusi Publik P3S : Menelisik 100 Hari Kerja Kabinet Prabowo-Gibran – RadarBangsa Lamongan

Zainul Arifin - Redaksi

Selasa, 21 Januari 2025

URL berhasil dicopy

Diskusi publik yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pengkajian Sosial (P3S) melalui Zoom Meeting pada Selasa (21/1/2025) (Screenhot zoom)

JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Diskusi publik yang diselenggarakan oleh P3S melalui Zoom Meeting pada Selasa (21/1/2025) membahas tema “Menelisik 100 Hari Kerja Kabinet Prabowo-Gibran.” Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman yang beragam, di antaranya Dr. Andre Reza Hariadi, Dr. Fitra Faisal, PhD, Prof. Anthony Budiawan, Fernando Emas, dan Bang Jerry Massie, PhD, dengan Ricardo Marbun sebagai moderator.

Diskusi dimulai dengan pembahasan tentang tantangan yang dihadapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Dr. Andre Reza Hariadi menyoroti masalah-masalah besar yang dihadapi, khususnya terkait penyelesaian masalah pagar laut di Tangerang, Bekasi, dan Surabaya yang menjadi isu penting dalam pengelolaan wilayah pesisir. “Penyelesaian pagar laut ini sangat vital untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman abrasi dan perubahan iklim, namun juga memerlukan koordinasi lintas sektor,” kata Dr. Andre.

Selain itu, Dr. Andre juga menekankan pentingnya penyesuaian nomenklatur di kementerian yang masih berlangsung hingga Januari 2025. Proses pelantikan pejabat yang belum sepenuhnya tuntas dinilai menjadi hambatan dalam memaksimalkan kinerja pemerintahan. Menurutnya, birokrasi yang efisien harus segera terwujud untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Fitra Faisal mengingatkan bahwa dinamika politik internasional, terutama dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, dapat memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. “Kebijakan luar negeri Trump yang mungkin akan menarik dana ke AS dapat berdampak pada kestabilan ekonomi global dan Indonesia, meskipun pernyataan Trump yang menjamin tidak ada perang sipil memberikan sedikit harapan akan stabilitas,” ujar Dr. Fitra. Ia juga mencatat bahwa fokus utama Amerika Serikat akan berada pada pengendalian inflasi energi dengan meningkatkan produksi migas, yang bisa memengaruhi harga energi global dan stabilitas ekonomi Indonesia.

Fernando Emas memberikan pandangannya yang lebih positif terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam bidang sosial. “Kebijakan seperti makan gratis, kesehatan gratis, dan pendidikan gratis memberikan dampak positif bagi masyarakat yang terdampak ekonomi,” katanya. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mencapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, mengingat potensi risiko defisit yang semakin meningkat. “Keseimbangan fiskal harus dijaga agar tidak memperburuk beban utang negara,” tambah Fernando.

Prof. Anthony Budiawan, yang juga menjadi salah satu narasumber, menekankan perlunya segera menangani masalah ekonomi, hukum, dan politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya. “Salah satu isu yang harus segera diselesaikan adalah utang negara yang terus membengkak. Ini adalah masalah jangka panjang yang harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Terakhir, Jerry Massie, PhD, menunjukkan optimismenya terhadap kebijakan Prabowo yang pro-rakyat. Ia sangat mendukung kebijakan Prabowo yang berfokus pada swasembada pangan, seperti penghentian impor beras dan jagung serta pencetakan sawah baru di Merauke dan Kalimantan. “Kebijakan ini menunjukkan keseriusan untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan, dan kementerian pangan yang ada harus mendukung penuh program tersebut,” jelas Jerry. Ia juga menegaskan bahwa pejabat yang tidak mampu bekerja optimal seharusnya segera diperbaiki atau diganti agar kebijakan tersebut dapat berhasil.

Secara keseluruhan, diskusi ini memberikan gambaran yang cukup beragam mengenai 100 hari kerja Kabinet Prabowo-Gibran. Para narasumber sepakat bahwa meskipun ada tantangan dan hambatan, ada juga peluang besar untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi Indonesia jika kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan dengan tepat dan efisien.