SIDOARJO, RadarBangsa,co.id — DPC PKB Kabupaten Sidoarjo meluncurkan program “Jum’at Fraksi”, sebuah skema layanan politik yang membuka ruang aduan dan aspirasi masyarakat secara langsung setiap hari Jumat.
Program ini diluncurkan dalam sarasehan pendidikan politik yang dirangkai dengan halalbihalal dan peringatan Hari Fraksi di Djie Pek Dewe, Ruko Royal Palace, Sidoarjo, Jumat (1/5/2026).
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdilah Nasikh, mengatakan program ini dirancang untuk memangkas jarak antara wakil rakyat dan masyarakat. Setiap Jumat, seluruh anggota fraksi diwajibkan berkantor mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB untuk menerima keluhan, masukan, hingga usulan warga.
“Setiap hari Jumat, anggota fraksi akan standby di kantor untuk menerima aspirasi masyarakat. Ini ruang terbuka agar warga bisa menyampaikan persoalan secara langsung tanpa birokrasi berbelit,” kata Abdilah.
Menurutnya, banyak persoalan publik yang selama ini tidak tersampaikan secara cepat, mulai dari layanan administrasi, bantuan sosial, infrastruktur lingkungan, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Dengan pola tatap muka langsung, masyarakat diharapkan lebih mudah mendapatkan akses komunikasi politik dan solusi lebih cepat terhadap persoalan yang dihadapi.
Abdilah menyebut pemilihan hari Jumat bukan tanpa alasan. Selain memiliki nilai kultural yang kuat di masyarakat Nahdliyin, momentum itu diharapkan memperkuat kedekatan emosional antara partai dan warga.
Di sisi lain, program ini juga menjadi strategi konsolidasi internal partai menghadapi agenda politik 2029. PKB mulai memetakan kaderisasi dan memperkuat basis dukungan di tingkat daerah hingga nasional.
Ketua PCNU Sidoarjo, Zainal Abidin, mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, kanal aspirasi yang terbuka menjadi kebutuhan penting di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang cepat dan responsif.
“Semoga ini menjadi media efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memperkuat sinergi dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
PKB Sidoarjo menegaskan, lewat Jum’at Fraksi, politik tidak boleh berhenti di ruang sidang, tetapi harus hadir di tengah persoalan nyata masyarakat.
“Kalau ada keluhan warga, pintu kami terbuka. Politik harus bisa memberi solusi,” pungkas Abdilah.
Penulis : Rino
Editor : Zainul Arifin
Komentar