SEMARANG , RadarBangsa.co.id – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang, Kamis (27/2/2025). Mereka menuntut penghapusan layanan Grab Bike Akses Hemat (GBH), yang dianggap merugikan mitra driver.
Massa yang berjumlah sekitar 250 orang itu memulai aksi dari Lapangan Kalisari, bergerak ke Kantor Grab, dan berakhir di Kantor Gubernur Jateng. Para peserta kompak mengenakan seragam hijau khas Grab dan membawa poster bertuliskan “Hapus layanan akses GBH,” “Kami sudah susah, jangan dibuat tambah susah,” serta “Kembalikan Grab Hemat tanpa berbayar.”
Empat Tuntutan Driver Ojol
Koordinator lapangan aksi, Ivan Budi, menyampaikan bahwa para pengemudi memiliki empat tuntutan utama yang mereka ajukan kepada manajemen Grab.
“Hari ini kami menuntut penghapusan layanan Grab Bike Akses Hemat, layanan slot Grab Food, layanan order gabungan, dan verifikasi muka (Vermuk). Namun, fokus utama kami adalah penghapusan layanan Grab Bike Akses Hemat,” ujar Ivan kepada Radar Bangsa.
Ivan menjelaskan bahwa program GBH diluncurkan tanpa melibatkan komunitas driver dalam diskusi terlebih dahulu. Sosialisasi hanya dilakukan dua hari sebelum kebijakan diterapkan, sehingga mereka merasa tidak diberi kesempatan untuk memberikan masukan.
“Biasanya kami diajak diskusi, tapi kali ini hanya sosialisasi. Ini yang bikin kami menolak, karena potongannya cukup besar,” jelasnya.
Salah satu peserta aksi, Didik Buser, yang juga Ketua Umum Driver Online Bergerak (DOB), menambahkan bahwa kebijakan ini semakin memperburuk kondisi ekonomi para pengemudi.
“Sejak 17 Januari, kalau tidak berlangganan layanan ini, driver tidak bisa mendapatkan order dari pelanggan yang menggunakan Grab Bike Hemat. Potongannya juga lumayan besar,” ungkapnya.
Dampak Kebijakan bagi Driver
Menurut Didik, kebijakan ini berdampak besar terhadap pendapatan pengemudi. Jika sebelumnya mereka bisa mendapatkan 15–20 pesanan per hari, kini hanya sekitar 5–6 pesanan.
“Tadinya penghasilan bisa Rp 150–200 ribu sehari, sekarang berkurang Rp 50 ribu. Kami sudah bekerja dari jam 08.00 pagi sampai 20.00 malam, tapi pendapatan malah turun,” keluhnya.
Para pengemudi berharap pemerintah daerah turun tangan dan menegur pihak Grab. Jika tuntutan mereka tidak diakomodasi, aksi yang lebih besar akan dilakukan.
Tanggapan Aparat dan Sikap Manajemen Grab
Aksi ini mendapat pengawalan dari aparat kepolisian, termasuk Kapolsek Semarang Utara, Kompol Heri Sumiarso, S.H., M.H., beserta anggota Polsek.
“Kami memastikan aksi ini berjalan dengan aman dan tertib. Kami mengimbau agar aspirasi disampaikan secara damai,” kata Kompol Heri.
Namun, hingga aksi berakhir, pihak Grab tidak memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan para driver.
“Demo ini tidak ditanggapi oleh manajemen Grab. Kami merasa tidak dimanusiakan,” tegas Didik Buser.
Para pengemudi menegaskan bahwa jika kebijakan ini tetap diberlakukan dan diperluas secara nasional, mereka akan menggelar aksi serupa di berbagai kota.
“Kami ingin pemerintah turun tangan dan menegur aplikator. Minimal satu atau dua tuntutan kami bisa dikabulkan,” harap Didik.
“Saat ini kebijakan ini baru diterapkan di Semarang dan Yogyakarta. Jika tetap diberlakukan, kami akan menggelar aksi nasional,” tutupnya.
Penulis : Oki R.B
Editor : Bandi
