SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperluas akses pendidikan terus menunjukkan hasil signifikan. Melalui kolaborasi antara Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim dan ribuan lembaga SMA serta SMK swasta di seluruh provinsi, jumlah kuota beasiswa penuh dan program pendidikan terjangkau melonjak tajam.
Berdasarkan data terbaru dari UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dindik Jatim, total kuota beasiswa kini mencapai 72.841 siswa, meningkat 28,59 persen dibandingkan angka sebelumnya sebanyak 56.647 siswa.
“Alhamdulillah, kerja sama dengan sekolah swasta berjalan sangat baik dan terus tumbuh. Target awal kami hanya 30 ribu, lalu naik ke 56 ribu, dan sekarang melampaui 72 ribu. Ini menunjukkan kepercayaan dan kolaborasi yang luar biasa,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya, Kamis (29/5).
Rincian kuota tersebut terdiri atas beasiswa penuh untuk 12.650 siswa SMA swasta dan 19.912 siswa SMK swasta. Sementara itu, program pendidikan terjangkau menjangkau 11.486 siswa SMA swasta dan 28.793 siswa SMK swasta.
Program ini tersebar di 1.156 lembaga swasta dari total 2.936 lembaga yang ada di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Dukungan dari satuan pendidikan swasta dinilai menjadi elemen kunci keberhasilan program.
Khofifah menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi upaya nyata untuk menekan angka putus sekolah dan memastikan lulusan SMP tetap bisa melanjutkan pendidikan, terutama mereka yang tidak lolos SPMB ke sekolah negeri.
“Kolaborasi ini bagian dari komitmen mewujudkan Jatim Cerdas. Kami ingin memastikan tak ada anak di Jawa Timur yang kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan hanya karena kendala biaya,” tegasnya.
Dalam program ini, Pemprov Jatim memberikan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp 1 juta kepada calon murid yang tidak diterima di SMA/SMK negeri, asalkan mereka melanjutkan ke sekolah swasta dan tidak menerima bantuan pemerintah lain termasuk Program Indonesia Pintar (PIP).
“Pada peringatan Hardiknas lalu, kami umumkan bahwa tiap kabupaten/kota mendapat kuota 150 murid dari keluarga prasejahtera, termasuk keluarga buruh dan pekerja, dengan anggaran total Rp 5,7 miliar,” terang Khofifah.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada wilayah Bangkalan, Pacitan, dan Sampang, yang seluruh sekolah swastanya telah menyediakan beasiswa penuh dan potongan biaya pendidikan bagi siswa baru.
Tahun ini, sejumlah inovasi turut diterapkan dalam SPMB 2025. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung sistem informasi SPMB yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam penuh.
Khofifah menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Dindik Jatim yang telah bekerja keras dalam menghadirkan sistem seleksi penerimaan murid baru yang lebih adil, transparan, dan responsif.
“Kolaborasi ini adalah upaya strategis untuk mengakomodasi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Saya tegaskan kembali, jangan sampai ada anak Jawa Timur yang putus sekolah,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai menjelaskan bahwa jumlah lulusan SMP/sederajat tahun ini mencapai 682.252 siswa. Sementara daya tampung sekolah negeri hanya 261.396 kursi atau 38,81 persen dari total lulusan.
“Artinya, masih ada 420.856 siswa atau sekitar 61,69 persen yang harus melanjutkan ke sekolah swasta. Kami terus menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta sejak April melalui 24 cabang dinas,” jelas Aries.
Dindik Jatim juga menyiapkan 7.155 tim helpdesk yang tersebar mulai dari tingkat satuan pendidikan, cabang dinas, hingga kantor pusat guna membantu masyarakat selama proses SPMB berlangsung.
Terkait seleksi penerimaan murid baru tahun ini, Aries mengungkapkan adanya perubahan kebijakan pada jalur domisili. Jika sebelumnya seleksi mengutamakan jarak, maka tahun ini yang diutamakan adalah nilai akademik.
“Urutannya sekarang nilai akademik dulu, baru jarak. Nilai akademik diambil dari rapor semester 1 sampai 5, ditambah dengan Indeks Sekolah,” ujarnya.
Indeks Sekolah dihitung dari rata-rata siswa yang berhasil masuk ke sekolah negeri dari sekolah asal. Proporsi penilaian terdiri dari 60 persen nilai rapor dan 40 persen Indeks Sekolah.
“Ini acuan utama untuk jalur domisili. Tahun lalu masih menggunakan akreditasi. Sekarang tidak lagi. Jika ada nilai yang sama, baru mempertimbangkan jarak,” tutup Aries.
Lainnya:
- Hardiknas 2026, Khofifah Gaspol Sekolah Berintegritas, Sapu Rekor MURI
- Hardiknas 2026: Khofifah Luncurkan 40 Sekolah Berintegritas, Ubah Cara Didik Siswa
- Lulus Tanpa Seremoni, SMA Al Muslim Ubah Kelulusan Jadi Aksi Nyata
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
