SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola terbaik di Indonesia. Pada ajang Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025 yang digelar Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Jawa Timur dinobatkan sebagai provinsi dengan kualifikasi unggul. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, kepada Sekretaris Daerah Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam seremoni di Ballroom Novotel Samator Surabaya, Selasa (25/11).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyambut capaian ini sebagai bukti bahwa kualitas kebijakan publik daerah semakin matang dan konsisten menghasilkan dampak terukur bagi masyarakat. Ia menilai pengakuan nasional tersebut merupakan hasil kolaborasi panjang antara berbagai perangkat daerah yang selama ini berupaya memperkuat sistem perencanaan, analisis, dan implementasi kebijakan.
“Penghargaan ini adalah pengingat bahwa setiap kebijakan harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga Java Timur. Kualitas kebijakan bukan hanya soal administrasi, tapi tentang bagaimana keputusan pemerintah bisa mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera,” ujar Khofifah.
Menurutnya, kesuksesan tersebut mencerminkan kemampuan aparatur daerah dalam menyiapkan kebijakan yang responsif, adaptif, serta mampu menjawab tantangan zaman. Ia meminta agar penghargaan ini tidak dipandang sebagai akhir, melainkan pijakan untuk memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang lebih modern dan akuntabel.
“Ke depan, dinamika pembangunan akan semakin cepat. Artinya, kebijakan yang dibuat harus dinamis dan mampu bekerja di tengah perubahan. Kita harus memastikan setiap keputusan publik didukung data kuat, proses konsultatif, dan orientasi jangka panjang,” katanya.
Khofifah menambahkan bahwa metode penilaian IKK yang dikembangkan LAN RI berperan penting menjaga standar kebijakan nasional agar tetap konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai mekanisme ini mendorong pemerintah daerah berlomba meningkatkan mutu proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan.
“Indikator IKK itu sangat komprehensif. Ia menilai bagaimana kebijakan disusun, dilaksanakan, hingga dievaluasi. Di situlah proses tata kelola pemerintahan diuji. Kita harus mampu menjaga standar itu untuk memastikan publik menerima hasil terbaik,” imbuhnya.
Selama beberapa tahun terakhir, Pemprov Jatim mendorong integrasi data lintas sektor, pengembangan big data pembangunan, serta penguatan kemampuan analisis aparatur melalui pelatihan kebijakan. Berbagai inovasi digital juga diakselerasi, terutama dalam mendukung kemudahan layanan publik dan efektivitas monitoring program pembangunan.
“Kita melibatkan publik dalam proses perumusan kebijakan, memperluas ruang konsultasi, dan memperkuat sinergi dengan akademisi, sektor swasta, maupun masyarakat sipil. Pembangunan butuh ekosistem kolaboratif, bukan kerja pemerintah sendiri,” tutur Khofifah.
Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan. Menurutnya, banyak program publik gagal memberi dampak jangka panjang karena perencanaan tidak dikuatkan dengan mekanisme evaluasi yang jelas. Karena itu, Pemprov Jatim kini menempatkan evaluasi berkala sebagai bagian tak terpisahkan dalam siklus kebijakan.
“Penganugerahan ini bukan sekadar seremoni. Ia menjadi refleksi bahwa perencanaan mesti matang, implementasi harus konsisten, dan evaluasi wajib dilaksanakan untuk memastikan manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat,” tegasnya.
Khofifah turut mengapresiasi LAN RI yang mempercayai Jawa Timur sebagai tuan rumah penyelenggaraan penghargaan nasional tersebut. Ia menilai momentum ini memperkuat jaringan pengetahuan antar daerah serta membuka ruang bagi Jawa Timur berbagi praktik baik yang telah dijalankan.
“Jawa Timur siap menjadi bagian penting dalam kolaborasi nasional. Kita ingin pengalaman yang kita punya dapat memberi kontribusi bagi daerah lain. Semangatnya adalah maju bersama dan tidak membiarkan siapa pun tertinggal,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar