SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan 121 Petugas Haji Daerah (PHD) untuk mendukung pelayanan 42.051 jemaah haji pada musim haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta proses seleksi petugas berlangsung objektif, transparan, dan mengutamakan kompetensi.
Pendaftaran calon PHD berlangsung pada 5–10 November 2026. Khofifah mengingatkan seluruh calon peserta agar memahami persyaratan, alur, serta tahapan seleksi sebelum mendaftar.
“Tahapan, persyaratan, alur dan ketentuan harus benar-benar dipedomani bagi para calon peserta Seleksi PHD,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (9/11/2026).
Menurut Khofifah, petugas haji memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan jemaah memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Karena itu, calon petugas harus memiliki kesiapan fisik dan mental, kemampuan komunikasi, kompetensi, serta komitmen pengabdian. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada jemaah lanjut usia dan mereka yang memiliki risiko kesehatan tinggi.
“Petugas Haji Daerah harus benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen untuk melayani. Yang kita utamakan adalah bagaimana jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, sehat, dan memperoleh pendampingan yang optimal,” ujarnya.
Dari total 121 kuota PHD Jawa Timur, sebanyak 91 orang dialokasikan untuk Pelayanan Umum dan 30 orang untuk Pelayanan Kesehatan.
Alokasi tersebut mencakup 108 petugas untuk 38 kabupaten/kota dan 13 petugas untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Khusus kuota tingkat provinsi, pembiayaannya bersumber dari APBD Jawa Timur.
Seleksi PHD tahun 2027 mencakup dua bidang pelayanan. Bidang Pelayanan Umum berfokus pada pendampingan dan dukungan pelayanan jemaah, sehingga membutuhkan kemampuan manajerial, komunikasi, serta pelayanan yang baik.
Sementara itu, bidang Pelayanan Kesehatan diperuntukkan bagi dokter atau tenaga keperawatan yang memenuhi persyaratan profesi.
Khofifah menegaskan, seluruh proses seleksi harus berpedoman pada Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026.
“Petugas Haji Daerah bukan sekadar pendamping perjalanan. Mereka adalah pelayan tamu-tamu Allah. Kita butuh petugas yang berintegritas, kompeten, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keikhlasan melayani,” tegasnya.
Persyaratan dan Jadwal Seleksi PHD Jatim 2027
Calon peserta wajib memenuhi sejumlah persyaratan dasar, antara lain berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, sehat, memiliki integritas dan komitmen pelayanan, serta melengkapi dokumen administrasi yang ditentukan.
Untuk bidang Pelayanan Umum, usia pendaftar minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun saat mendaftar, dengan pendidikan minimal S1 atau sederajat.
Adapun bidang Pelayanan Kesehatan mensyaratkan usia minimal 27 tahun dan maksimal 55 tahun. Peserta juga harus berasal dari profesi dokter atau tenaga keperawatan yang memenuhi ketentuan.
Dokumen administrasi yang harus disiapkan meliputi KTP, ijazah terakhir, surat rekomendasi kepala daerah sesuai alokasi PHD, serta surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Bagi peserta non-ASN, juga diwajibkan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Pemprov Jatim telah menetapkan tahapan seleksi yang harus diperhatikan calon peserta. Pendaftaran berlangsung pada 5–10 November 2026, dengan batas penyampaian rekomendasi calon PHD dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota paling lambat 10 November 2026 pukul 24.00 WIB.
Selanjutnya, verifikasi usulan calon petugas dijadwalkan pada 11–13 November 2026 oleh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur bersama Pemprov Jatim melalui Biro Kesejahteraan Rakyat.
Calon yang lolos verifikasi akan mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT) pada 14 November 2026. Sementara pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 16 November 2026.
Khofifah juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Timur aktif mengawal proses seleksi agar informasi dapat diterima masyarakat secara terbuka dan calon yang terpilih benar-benar memenuhi kualifikasi.
“Saya minta Bupati dan Wali Kota aktif mengawal proses ini di daerah masing-masing. Pastikan informasi seleksi sampai ke masyarakat secara terbuka, dan pastikan yang lolos adalah yang benar-benar terbaik, memenuhi syarat, objektif dan transparan,” katanya.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kepala daerah memberikan rekomendasi terhadap calon PHD yang diusulkan pemerintah daerah sekaligus menyatakan kesanggupan penyediaan anggaran melalui APBD.
Biaya pengusulan dan pemberangkatan calon PHD, termasuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dibebankan kepada APBD provinsi atau kabupaten/kota masing-masing sesuai ketentuan, bukan kepada individu yang diusulkan.
Pemprov Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Timur akan terlibat bersama Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur dalam penyelenggaraan seleksi tersebut.
Informasi lebih lanjut mengenai seleksi PHD Jawa Timur dapat diperoleh melalui Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur di nomor 081933027948 dan 08179673643.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar