SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyiapkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sekitar Rp600 juta untuk setiap desa pada 2027. Dukungan anggaran tersebut diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Rencana tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Porong di Royal Hotel & Convention Tretes, Pasuruan, Minggu (8/11/2026).
“Insyaallah tahun 2027 BKK untuk desa kurang lebih sebesar Rp600 juta per desa. Ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Subandi.
Menurutnya, dukungan anggaran melalui BKK perlu berjalan beriringan dengan penguatan peran kecamatan melalui program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK).
Kedua program tersebut memiliki peran berbeda tetapi saling melengkapi. BKK memperkuat kemampuan desa dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan prioritas wilayah, sedangkan PIWK membantu kecamatan merespons persoalan yang membutuhkan penanganan lebih cepat.
Subandi menjelaskan, PIWK diarahkan untuk mempercepat penanganan persoalan infrastruktur dasar, seperti kerusakan jalan dan saluran air.
“PIWK kami hadirkan untuk memperkuat peran camat dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan percepatan pembangunan wilayah. Dengan PIWK, kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan, normalisasi saluran, dan infrastruktur dasar lainnya dapat ditangani lebih cepat,” jelasnya.
Meski menyiapkan dukungan anggaran yang lebih besar, Subandi mengingatkan seluruh kepala desa dan perangkatnya agar mengedepankan profesionalisme serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
Ia meminta proses perencanaan pembangunan dilakukan secara matang, mulai dari Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), hingga penetapan APBDes.
Setiap program juga harus memiliki peta jalan atau roadmap yang jelas sehingga pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain perencanaan, harmonisasi internal pemerintahan desa dan kelurahan menjadi perhatian. Kepala desa, lurah, sekretaris desa, serta seluruh perangkat diminta menjaga koordinasi agar pelayanan publik dan pembangunan tidak terhambat.
“Kalau kepala desa dan lurah beserta perangkatnya tidak sinkron, maka pemerintahan akan terganggu dan pembangunan menjadi terhambat,” tegasnya.
Penguatan kapasitas aparatur tersebut menjadi salah satu tujuan pelaksanaan Bimtek selama dua hari oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Kecamatan Porong.
Materi kegiatan meliputi pengadaan barang dan jasa, administrasi pemerintahan, pengelolaan pembangunan, serta peningkatan profesionalisme aparatur.
Pj Camat Porong Aan Ali Fauzan mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dan kelurahan.
Dalam kesempatan itu, Subandi juga mengingatkan pemerintah desa dan kelurahan agar kembali menghidupkan budaya gotong royong menjelang musim hujan.
Dengan dukungan BKK, penguatan PIWK, serta peningkatan kapasitas aparatur, Pemkab Sidoarjo berharap pembangunan di tingkat desa dan kecamatan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar