SEMARANG, RadarBangsa.co.id — Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan meminta seluruh jajaran kepolisian meningkatkan kecepatan penanganan laporan, menindak tegas kejahatan sesuai hukum, serta memberikan pelayanan humanis kepada masyarakat, terutama kelompok rentan.
Arahan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan para Pejabat Utama (PJU) Polda Jateng dan Kapolres jajaran di Gedung Borobudur, Mapolda Jateng, Kota Semarang, Jumat (9/10/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Wakapolda Jateng Brigjen Pol Latif Usman.
Roy menegaskan, program “Polisi Bersama Masyarakat” harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan warga. Kehadiran polisi, menurutnya, tidak boleh berhenti pada slogan maupun kegiatan seremonial.
“Saya pengin kerja kita tuh kerjanya kerja hati, pakai hati dan kerja ikhlas. Caranya adalah teman-teman bekerja aja sebagaimana maunya hati kita untuk kepentingan masyarakat,” tegas Kapolda.
Pertemuan tersebut berlangsung setelah Kapolda mendengarkan paparan jajaran mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), perkara menonjol, rencana kerja hingga Desember 2026, kondisi SPPG, swasembada pangan, serta berbagai kerawanan dan persoalan di wilayah Jawa Tengah.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Kapolda ialah kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kepolisian. Ia meminta fungsi Reserse, Lalu Lintas, Pamapta, dan unit terkait mengoptimalkan penanganan tempat kejadian perkara (TKP), termasuk pembuatan laporan polisi di lokasi apabila memenuhi ketentuan dan memungkinkan dilakukan.
“Jadi orang datang ke TKP membawa laptop, udah dapat nomor LP-nya dan sebagainya, lalu dibuatkan LP di sana. Jadi kita tidak lagi menunggu orang mau lapor itu harus datang ke SPKT,” jelasnya.
Menurut Roy, pola pelayanan jemput bola tersebut diharapkan membuat proses pelaporan lebih cepat dan memudahkan masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian.
Ia juga meminta Polda Jateng mendukung Polres jajaran dalam menangani perkara menonjol, baik melalui penguatan personel maupun bantuan penanganan perkara.
Dalam pelaksanaan program Polisi Bersama Masyarakat, Kapolda menekankan pentingnya ketegasan terhadap tindak pidana yang meresahkan warga. Jajarannya diminta bertindak terhadap kejahatan jalanan, peredaran narkotika, perjudian, begal, pemerasan, dan tindak pidana lainnya sesuai prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku.
Di saat yang sama, upaya pencegahan perlu diperkuat untuk mengantisipasi keterlibatan anak-anak dan pelajar dalam perilaku menyimpang. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui identifikasi, pembinaan sejak dini, serta pelibatan pihak terkait.
Roy juga meminta personel lebih aktif membangun komunikasi dengan masyarakat. Kegiatan keagamaan, sambang, dan dialog langsung dengan warga perlu dimanfaatkan untuk mendengarkan aspirasi, memahami kebutuhan setempat, dan mencari penyelesaian atas persoalan yang muncul.
“Saya enggak mau cuma sekadar jargon, tapi rekan-rekan tidak melaksanakan,” ujarnya.
Selain itu, pelayanan harus diberikan secara humanis kepada perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, serta korban bencana, kekerasan, maupun tindak pidana. Penanganan kelompok tersebut diminta dilakukan secara proaktif dengan melibatkan pihak terkait sesuai kebutuhan.
Peningkatan kualitas pelayanan, menurut Kapolda, harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas internal. Ia mengingatkan agar personel tidak mengorbankan kehormatan institusi demi keuntungan pribadi.
Roy juga melarang praktik transaksional dalam penanganan perkara, pungutan liar dalam pelayanan lalu lintas, serta keterlibatan anggota dalam melindungi peredaran narkotika, perjudian, dan praktik ilegal lainnya.
“Saya juga tidak mau ada anggota yang jadi pelindung peredaran narkotika, perjudian, dan praktik ilegal lainnya. Kita harus bersih dan berempati kepada masyarakat,” tegasnya.
Para pimpinan satuan diminta memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap anggota masing-masing. Kapolda menilai tanggung jawab pimpinan diperlukan untuk memastikan personel bekerja sesuai aturan dan menghindari pelanggaran.
Di tingkat wilayah, jajaran juga diminta memetakan persoalan dan menyiapkan langkah mitigasi. Perhatian tersebut mencakup daerah rawan bencana hingga kebutuhan dasar masyarakat, seperti air bersih dan pangan. Identifikasi masalah harus diikuti dengan rencana tindak lanjut serta koordinasi bersama instansi terkait.
Menutup arahannya, Roy menegaskan bahwa pembenahan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan merupakan bagian dari tanggung jawab pengabdian kepada masyarakat.
“Karena pada hakekatnya pekerjaan yang kita lakukan tidak hanya berhubungan dengan masyarakat, tapi juga harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan YME,” pungkasnya.
Penulis : Bandi
Editor : Zainul Arifin
Komentar