BANGKALAN, RadarBangsa.co.id – Program Pendataan Petani dan Lahan Pertanian Berbasis Digital atau Karna Pitaloka, resmi diluncurkan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada 21 November 2025 di Pendopo Agung Bangkalan. Program ini menjadi terobosan baru dalam meningkatkan akurasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui pemetaan lahan dan identifikasi petani berbasis sistem digital terintegrasi.
Nama Karna Pitaloka sendiri merupakan singkatan dari Kebijakan Alih Peran Pemetaan Petak Sawah dan Identifikasinya sebagai Strategi Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Pemerintah daerah berharap sistem ini mampu mengatasi persoalan data yang selama ini menjadi sumber tidak tepat sasaran dalam distribusi pupuk. Selama ini ketidaktepatan data dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) diperkirakan menyebabkan penyimpangan distribusi hingga 20–22 persen.
Direktur Pupuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, Jekvy Hendra, mengapresiasi langkah reformasi data pertanian yang dilakukan Bangkalan. “Dari Bangkalan, layar inovasi untuk Indonesia terbuka lebar. Ini bukan sekadar program teknis, tetapi karya inspiratif yang dapat menjadi tolok ukur bagi daerah lain,” ujarnya dalam sambutan peluncuran.
Ia menegaskan bahwa akar persoalan pupuk bersubsidi terletak pada pendataan yang tidak pernah benar-benar presisi. “Kalau petani yang tidak berhak justru dapat pupuk, sementara yang berhak tidak tercatat, maka kebijakan tidak akan pernah efektif. Karena itu, basis data adalah urusan utama,” katanya.
Karna Pitaloka dikembangkan agar mampu terhubung dengan database tingkat nasional, mulai dari pendataan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), administrasi kependudukan, hingga basis data keluarga penerima bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan. “Jika ini bisa berjalan terintegrasi, maka satu data pertanian bisa terwujud,” tambah Jekvy.
Ia juga mengapresiasi dukungan dari Pupuk Indonesia meski dalam kapasitas terbatas. Menurutnya, dukungan itu sangat berarti dalam mempercepat transformasi digital sektor pertanian daerah. “Tidak semua daerah berani mengambil langkah ini. Bangkalan telah memulainya, dan itu patut diapresiasi,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, pemerintah memastikan seluruh petani di Bangkalan telah masuk dalam sistem digital. Apabila ada warga yang belum terdata, mereka dipersilakan melapor melalui kanal resmi. Jekvy menegaskan, “Kalau perlu kami turun bersama bupati mengecek langsung ke sawah. Tidak ada laporan yang tidak ditindaklanjuti.”
Terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, pemerintah menegaskan tidak ada perubahan, yaitu Rp1.800 untuk Urea dan Rp1.840 untuk NPK. Biaya transportasi distribusi sampai tingkat petani menjadi tanggung jawab kelompok tani dan pemerintah desa. Desa juga didorong memanfaatkan Dana Desa, termasuk penyediaan kendaraan roda tiga dan pembangunan Jalan Usaha Tani demi menekan ongkos distribusi.
Menutup kegiatan, Jekvy menyampaikan apresiasi terhadap Bupati Bangkalan yang dinilai memiliki visi modern dalam membangun sektor pertanian. “Jika Karna Pitaloka dilaksanakan konsisten, Bangkalan bukan hanya maju, tapi bisa menjadi contoh nasional dalam tata kelola pupuk berbasis data dan teknologi,”tutupnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar