JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan perluasan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan hingga mencakup 100.000 satuan pendidikan pada 2027. Program tersebut tetap memprioritaskan sekolah yang terdampak bencana, berada di wilayah 3T, serta mengalami kerusakan berat.
Komitmen keberlanjutan program itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pendidikan Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (4/9). Dalam kegiatan tersebut, Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah menandatangani Nota Kesepakatan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan, baik pada 2025 maupun 2026.
Menurut Abdul Mu’ti, dukungan daerah diperlukan karena pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola oleh satuan pendidikan. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memberikan pendampingan agar program berjalan sesuai ketentuan.
“Kami tentu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah bekerja sama sehingga program revitalisasi 2025 yang sudah selesai, dan 2026 yang sekarang sudah hampir selesai juga, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Mendikdasmen.
Ia meminta kepala daerah dan kepala dinas pendidikan memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel, baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun pekerjaan fisik.
“Kami mengharapkan para Kepala Dinas dan Kepala Daerah dapat memberikan dukungan dan mendampingi serta memastikan bahwa program revitalisasi terlaksana dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai oknum tertentu membuat program tidak dilaksanakan sebagaimana peraturan yang berlaku. Kami berharap agar Bapak Ibu dapat memastikan program revitalisasi terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan baik dari sisi keuangan maupun fisiknya,” pesan Mendikdasmen.
Abdul Mu’ti mengatakan, prioritas revitalisasi pada 2027 tidak berubah. Sekolah terdampak bencana, sekolah di daerah 3T, dan sekolah yang mengalami kerusakan berat tetap menjadi sasaran utama.
“Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat,” jelasnya.
Perluasan program pada 2027 ditargetkan mencakup 100.000 satuan pendidikan. Dengan penambahan tersebut, jumlah satuan pendidikan yang telah mendapatkan revitalisasi diharapkan mendekati 200.000 sekolah.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal dan Informal (Dirjen PAUD, Dikdas, PNFI) Gogot Suharwoto mengatakan, rapat koordinasi pusat dan daerah menjadi bagian penting untuk menjaga kesinambungan program revitalisasi dan digitalisasi dari 2025 menuju 2026.
Gogot menyebut Kemendikdasmen telah menyelesaikan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan pada 2025 dengan anggaran Rp16,9 triliun. Program tersebut memberikan manfaat kepada 4,23 juta peserta didik.
Pada tahun yang sama, pemerintah juga mendistribusikan 288.000 Interactive Flat Panel (IFP) ke seluruh sekolah di Indonesia. Setiap sekolah mendapatkan satu unit perangkat tersebut.
“Rakor hari ini dilaksanakan untuk menjadi jembatan kesuksesan revitalisasi dan digitalisasi tahun 2025 ke 2026. Sehingga semangat menuntaskan program prioritas Bapak Presiden bisa kita lanjutkan di tahun 2026. Sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2025, program revitalisasi dan percepatan digitalisasi adalah program prioritas Bapak Presiden yang harus kita ampu bersama UPT di seluruh Indonesia,” terang Gogot.
Rapat koordinasi tersebut memiliki tiga tujuan utama, yakni meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas program; memastikan bantuan pemerintah untuk revitalisasi dan digitalisasi dimanfaatkan sesuai peruntukannya; serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam fasilitasi, pendampingan, pemantauan, dan pengendalian program.
Dukungan daerah juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom, Papua, Deivy Regar. Menurut dia, pihaknya melakukan pendampingan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan revitalisasi.
“Dukungan Dinas Pendidikan untuk program revitalisasi ini kami mendukung penuh. Kami melakukan pendampingan mulai dari tahap awal perencanaan, pendataan kondisi satuan pendidikan, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah sampai juga melakukan pendampingan pada proses pelaksanaannya,” ujar Deivy.
Deivy berharap program tersebut terus berlanjut untuk menjawab kebutuhan satuan pendidikan, termasuk dalam mendukung digitalisasi pembelajaran. Ia juga menilai pendampingan dan pelatihan bagi guru diperlukan agar pemanfaatan teknologi digital semakin optimal, terutama di wilayah 3T yang masih menghadapi keterbatasan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Barat, Mario, menilai penandatanganan Nota Kesepakatan menjadi bentuk penting dalam membangun kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah. Satuan pendidikan menjadi pelaksana program, sedangkan dinas pendidikan menjalankan fungsi pendampingan.
Dukungan anggaran daerah juga disiapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo mengatakan pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pendampingan revitalisasi dan digitalisasi.
“Kita dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan dukungan nyata, kita sudah siapkan alokasi anggaran khusus untuk pendampingan kegiatan revitalisasi dan digitalisasi,” jelasnya.
Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran berjalan tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan perluasan target pada 2027, pemerintah berharap manfaat revitalisasi dapat menjangkau semakin banyak satuan pendidikan dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di berbagai daerah di Indonesia.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar