SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang berkembang di era digital. Kolaborasi antara ulama dan pemerintah dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah meningkatnya kerentanan sosial sekaligus memperkuat dakwah digital yang moderat, kredibel, dan mampu menjawab perkembangan zaman.
Ajakan tersebut disampaikan Khofifah saat menghadiri Pengukuhan Pengurus MUI Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2025–2030 yang dirangkai dengan Pembukaan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (12/7). Dalam kesempatan itu, Prof. Dr. KH. Abdul Halim Soebahar resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum MUI Jawa Timur menggantikan KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah.
Khofifah menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya yang dinilai telah berkontribusi menjaga kehidupan keagamaan yang harmonis di Jawa Timur. Ia juga menyampaikan harapan agar kepengurusan baru mampu memperkuat peran MUI sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus pelayan umat.
“Kami meyakini, di bawah kepemimpinan yang baru, MUI Jatim akan terus menjadi pilar penyejuk, pembimbing, sekaligus benteng moral bagi masyarakat Jawa Timur yang berkarakter, religius, moderat, dan majemuk,” kata Khofifah.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Penyebaran hoaks, disinformasi, judi online, penyalahgunaan media sosial, hingga perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) menjadi persoalan yang memerlukan perhatian bersama.
Khofifah menilai dampak perkembangan teknologi digital tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dewasa, tetapi juga mulai menyasar anak-anak dan generasi muda. Ruang digital yang semakin terbuka dinilai menghadirkan berbagai risiko yang dapat memengaruhi moral, karakter, hingga kesehatan mental masyarakat apabila tidak diimbangi dengan edukasi dan literasi yang memadai.
“Kerentanan sosial banyak terjadi di masyarakat kita, tidak hanya menyasar orang dewasa dan berumur, tetapi juga anak-anak kita. Banyak di antara mereka terpapar hal-hal destruktif dari media sosial,” ujarnya.
Karena itu, Khofifah menegaskan MUI memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai lembaga pemberi fatwa, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam membimbing kehidupan beragama, memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga nilai-nilai Islam moderat, serta menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.
“MUI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemberi fatwa, tetapi juga sebagai mitra umat dan pemerintah dalam membimbing kehidupan beragama, memperkuat ukhuwah, menjaga nilai-nilai keislaman yang moderat, serta menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perubahan pola masyarakat dalam memperoleh referensi keagamaan. Menurutnya, lebih dari 60 persen masyarakat kini mengakses literatur keagamaan melalui media digital. Kondisi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi MUI agar mampu menghadirkan konten dakwah yang memiliki dasar keilmuan yang kuat, moderat, dan mudah diakses masyarakat.
“Tingginya persentase tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk syiar atau dakwah kita agar apa yang dijadikan referensi oleh masyarakat sanadnya benar-benar bersambung dan terhubung,” jelasnya.
Khofifah mendorong MUI Jawa Timur memperkuat dakwah digital dengan melibatkan para dai muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media sosial. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi strategi penting agar dakwah yang santun dan menyejukkan dapat menjangkau generasi muda secara lebih luas.
Ia menilai platform digital harus dimanfaatkan sebagai ruang strategis untuk menyebarluaskan pemikiran keislaman yang moderat sekaligus menjadi penyeimbang terhadap maraknya disinformasi, ujaran kebencian, radikalisme, hingga berbagai bentuk penyalahgunaan media sosial.
“Platform digital harus menjadi ruang strategis bagi MUI untuk mendiseminasikan berbagai pemikiran yang mencerahkan, menyejahterakan kehidupan masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap kesehatan mental masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengingatkan bahwa Indonesia, termasuk Jawa Timur, sedang memasuki era bonus demografi. Menurutnya, momentum tersebut hanya akan menjadi keuntungan apabila diiringi pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berakhlak mulia.
“Mari kita kuatkan sinergi untuk mencetak generasi yang unggul secara intelektual, kokoh akhlaknya, kuat karakter kebangsaannya,” ajaknya.
Ia menambahkan, sinergi antara ulama dan umara selama ini menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga stabilitas daerah, memperkuat kerukunan dan toleransi, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan ekonomi syariah dan industri halal.
“Sinergi yang kuat ulama dan umara akan menjadi motivasi tersendiri bagi umat untuk semakin berdaya melalui penguatan ekonomi syariah dan pengembangan ekosistem industri halal,” terangnya.
Khofifah menegaskan pengukuhan kepengurusan MUI Jawa Timur bukan sekadar pergantian struktur organisasi, melainkan momentum memperkuat khidmat MUI sebagai khadimul ummah wa shadiqul hukumah. Peran tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pelayanan kepada umat dan kemitraan strategis dengan pemerintah.
Ia berharap Musyawarah Kerja Daerah MUI Jawa Timur mampu menghasilkan program-program yang visioner, implementatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Fokus program tersebut diharapkan mencakup penguatan dakwah moderat, peningkatan literasi keagamaan, pemberdayaan umat, serta kemampuan menjawab berbagai tantangan sosial yang berkembang.
Khofifah juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus memperkuat kemitraan dengan MUI dalam menghadirkan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan umat, penguatan karakter masyarakat, serta terciptanya kehidupan yang religius, harmonis, dan toleran.
“Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, MUI merupakan mitra strategis dalam membangun masyarakat yang religius, harmonis, dan berdaya saing. Saya meyakini, dengan semangat kebersamaan, cita-cita mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara yang maju, adil, makmur, dan penuh keberkahan insya Allah dapat kita wujudkan bersama,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Khofifah mengucapkan selamat kepada seluruh Pengurus MUI Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2025–2030. Ia berharap amanah yang diemban dapat dijalankan dengan penuh keikhlasan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab demi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur, saya menyampaikan selamat dan sukses. Semoga amanah yang diemban senantiasa memperoleh bimbingan Allah SWT demi kemajuan Jawa Timur dan Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Jawa Timur Prof. Dr. KH. Abdul Halim Soebahar mengatakan kepengurusan baru akan memulai langkah dengan memperkuat pemahaman seluruh pengurus mengenai peran dan fungsi MUI. Organisasi tersebut memiliki 23 badan, komisi, dan lembaga yang didukung tenaga profesional dari berbagai bidang.
Menurutnya, sinergi dengan pemerintah, akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai kelompok strategis akan menjadi salah satu prioritas selama lima tahun ke depan.
“Sinergi itu akan terus kita lakukan antara MUI dan kelompok-kelompok strategis baik itu jajaran pemerintahan secara horizontal maupun secara vertikal,” ujarnya.
Abdul Halim juga menyatakan MUI Jawa Timur telah mulai menyiapkan penguatan dakwah melalui platform digital sebagaimana menjadi perhatian Gubernur Khofifah. Langkah tersebut dipandang sebagai respons terhadap meningkatnya berbagai persoalan sosial yang dipengaruhi perkembangan media sosial.
Ia mengungkapkan, beberapa waktu lalu MUI telah melakukan audiensi untuk menghimpun berbagai masukan terkait fenomena patologi sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar penyusunan langkah-langkah strategis dalam memperkuat dakwah digital yang adaptif dan solutif.
“MUI sudah menyiapkan itu sebenarnya. Kira-kira dua minggu yang lalu kami sudah melakukan audiensi dan banyak sekali masukan bahwa di masyarakat kita sudah banyak terjadi patologi sosial di masyarakat,” tutupnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar