JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya terhadap integritas birokrasi dengan meraih Penghargaan Pariwara Anti Korupsi 2025 kategori Media Konvensional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Penghargaan ini diserahkan dalam Puncak Apresiasi Pariwara Anti Korupsi dan Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (28/11).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai penghargaan ini sebagai pengakuan nyata atas upaya konsisten Pemprov Jatim dalam mengarusutamakan nilai-nilai integritas melalui kampanye antikorupsi yang terstruktur dan berdampak luas.
“Penghargaan ini bukan sekadar prestasi formal, tapi bukti bahwa integritas dan transparansi telah menjadi budaya kerja di Jawa Timur. Semua ini tercapai berkat kolaborasi seluruh jajaran Pemprov, pemerintah kabupaten/kota, serta mitra media,” ujar Khofifah.
KPK menilai keberhasilan Jawa Timur terletak pada strategi kampanye antikorupsi multi-kanal. Di ranah konvensional, materi antikorupsi ditayangkan di lima videotron strategis di Bundaran Waru, Bundaran Aloha, dan Jalan Ahmad Yani. Media radio, baliho, poster, dan spanduk turut memperkuat pesan integritas ke publik.
Secara digital, Pemprov Jatim memanfaatkan media sosial resmi, website, portal berita, dan konten video interaktif yang mendapat respons tinggi dari masyarakat. Di tataran tatap muka, program edukasi dan pelatihan digelar, termasuk Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi bagi ASN, pencanangan 400 Patriot Integritas Muda, serta produksi film pendek bertema antikorupsi oleh Inspektorat Jatim.
“Pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan parsial. Pesan integritas harus hadir di ruang publik, digital, dan tatap muka secara simultan agar menjadi bagian dari komitmen kolektif,” jelas Khofifah.
Hasil evaluasi KPK menunjukkan bahwa kampanye melalui videotron menjangkau sekitar 227.951 orang per hari selama Juli–September 2025. Publikasi digital juga mencatat interaksi tinggi, sementara kegiatan tatap muka memperkuat jejaring agen perubahan di berbagai sektor.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penguatan budaya integritas menjadi prioritas utama Pemprov Jatim. “Kami akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar budaya jujur dan akuntabel semakin mengakar dan berkelanjutan di Jawa Timur,” tuturnya.
Dengan capaian ini, Jawa Timur kembali menegaskan posisi sebagai salah satu provinsi terdepan dalam kampanye antikorupsi, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun birokrasi transparan dan akuntabel.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
