SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Seluruh fraksi di DPRD Jawa Timur resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Surabaya, Rabu (13/5/2026). Namun di balik penerimaan tersebut, sejumlah isu strategis mulai dari ketahanan pangan, stunting, pendidikan hingga kinerja BUMD menjadi sorotan tajam legislatif.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kritik dan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah provinsi. Ia menyebut sinergi antara eksekutif, legislatif, pemerintah daerah, dan elemen strategis menjadi kunci menjaga stabilitas pembangunan Jawa Timur.
Dalam sidang paripurna tersebut, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang menerima LKPJ 2025 dengan sejumlah catatan strategis. Menurutnya, berbagai masukan dari legislatif diperlukan agar kebijakan pemerintah daerah lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Semua masukan dan catatan kepada Pemprov Jawa Timur tentu akan menjadi perhatian bagi eksekutif untuk berbenah, melakukan koreksi, evaluasi dan perbaikan berbagai program pembangunan yang akan datang,” ujar Khofifah.
Isu ketahanan pangan menjadi salah satu pembahasan yang paling mendapat perhatian. Khofifah menyoroti persoalan alih fungsi lahan pertanian yang dinilai berpotensi mengancam posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional.
Ia mengungkapkan pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pengendalian konversi lahan pertanian berstatus LP2B dan LSD agar tidak mengganggu produksi pangan nasional.
“Kita sudah komunikasikan dengan Menteri ATR/BPN serta Menko Pangan. Kalau lahan dikonversi dari LP2B atau LSD, harus dilihat dampaknya pada ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Selain pangan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Khofifah menilai masih banyak indikator pendidikan dasar yang perlu diperkuat bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Menurutnya, kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berada di tingkat SMA, SMK, dan SLB, sedangkan pendidikan dasar menjadi kewenangan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.
“Kalau rata-rata lama sekolah masih setara kelas 3 SMP, kewenangannya ada di kabupaten/kota. Jadi harus ditempatkan sesuai makomnya,” katanya.
Di sektor kesehatan, Khofifah juga meluruskan kritik terkait angka stunting dan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Ia menegaskan capaian Jawa Timur saat ini justru berada di posisi terbaik nasional.
“Stunting Jawa Timur terendah kedua secara nasional setelah Bali. Jadi jangan kemudian problem di kabupaten tertentu langsung menjadi potret provinsi,” ujarnya.
Khofifah juga mengklaim program PKG Jawa Timur menempati posisi kedua nasional setelah Jawa Tengah dan jauh melampaui rata-rata nasional.
Sorotan lain muncul pada sektor BUMD. Khofifah meminta penilaian terhadap perusahaan daerah dilakukan secara proporsional sesuai karakter usaha masing-masing.
“BUMD kita yang namanya Bank Jatim laba bersihnya tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah di Indonesia,” ucapnya.
Ia juga membantah anggapan pemerintah daerah bekerja demi mengejar penghargaan. Menurutnya, penghargaan yang diterima Jawa Timur merupakan dampak dari kerja kolaboratif seluruh elemen masyarakat.
“Sesungguhnya penghargaan itu untuk petani-petani kita yang luar biasa sebagai pahlawan pangan di Jawa Timur,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak memastikan seluruh fraksi menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah rekomendasi perbaikan.
“Catatan dan rekomendasi yang kami berikan merupakan wujud dukungan penuh DPRD agar langkah strategis pemerintah ke depan semakin sempurna dan membawa berkah bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar