NGANJUK, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan stok hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman, sehat, dan bahkan surplus signifikan. Kepastian ini disampaikan langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sentra peternakan di Kabupaten Nganjuk.
Sidak ini bukan sekadar kunjungan rutin. Pemerintah ingin memastikan langsung bahwa hewan kurban yang beredar di masyarakat benar-benar memenuhi syarat kesehatan, bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD), dan layak secara syariah.
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan hewan kurban yang sehat, aman, dan sesuai syariat. Ini penting karena menyangkut kesehatan publik dan kepercayaan masyarakat,” ujar Khofifah di lokasi, Sabtu (2/5).
Dalam peninjauan di peternakan UD Sapi Baru, Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Khofifah melihat langsung ratusan sapi siap jual dengan kondisi fisik yang dinilai prima. Beberapa bahkan memiliki bobot lebih dari satu ton, menandakan kualitas peternakan yang terjaga.
Kondisi ini menjadi indikator kuat bahwa sektor peternakan Jawa Timur tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga menopang pasokan ke daerah lain. Peternakan tersebut diketahui rutin mengirim sapi ke luar provinsi seperti Kalimantan dan Jawa Tengah.
Dari sisi data, Pemprov Jatim mencatat proyeksi kebutuhan sapi kurban tahun ini mencapai 70.550 ekor. Namun ketersediaannya tembus 629.119 ekor. Artinya, terdapat surplus lebih dari 558 ribu ekor sapi.
Tidak hanya sapi, surplus juga terjadi pada jenis ternak lain. Kambing tersedia 940.693 ekor dari kebutuhan 297.900 ekor. Domba mencapai 484.468 ekor dari kebutuhan 58.600 ekor. Sementara kerbau juga surplus meski kebutuhannya relatif kecil.
“Ini menunjukkan Jawa Timur dalam posisi sangat kuat. Kita bukan hanya cukup, tapi juga siap menjadi penyangga kebutuhan hewan kurban nasional,” tegas Khofifah.
Surplus ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Selain menjamin ketersediaan, kondisi ini berpotensi menekan lonjakan harga hewan kurban yang biasanya terjadi menjelang Idul Adha. Stabilitas harga menjadi krusial agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Namun pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas. Aspek kesehatan menjadi perhatian utama, terutama setelah pengalaman wabah PMK dalam beberapa tahun terakhir.
Pemprov Jatim mengerahkan ribuan petugas untuk melakukan pengawasan ketat. Terdiri dari 950 dokter hewan, 1.500 paramedik veteriner, serta hampir 2.000 juru sembelih halal bersertifikat yang disiagakan di berbagai daerah.
Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan sebelum penyembelihan (ante mortem) hingga setelah penyembelihan (post mortem). Langkah ini bertujuan memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman.
“Kami tidak ingin kecolongan. Semua hewan kurban harus melalui pemeriksaan. Jika ada indikasi penyakit, langsung ditindak, bahkan pasar hewan bisa ditutup sementara,” jelasnya.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif agar wabah tidak kembali menyebar luas. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa mobilitas ternak tanpa pengawasan ketat dapat memicu lonjakan kasus penyakit.
Selain itu, penerapan biosecurity, vaksinasi, dan pengobatan rutin terus diperkuat di tingkat peternak. Pemerintah juga aktif memberikan edukasi agar peternak menjaga standar kebersihan dan kesehatan kandang.
Langkah-langkah ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Selain memastikan ibadah kurban berjalan lancar, warga juga terlindungi dari risiko konsumsi daging yang tidak layak.
Di sisi lain, peternak turut diuntungkan dengan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap kualitas ternak dari Jawa Timur.
Khofifah menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan hingga hari pelaksanaan kurban. Ia memastikan seluruh jajaran dinas terkait tetap siaga di lapangan.
“Yang terpenting, masyarakat tidak perlu khawatir. Hewan kurban di Jawa Timur tersedia, sehat, dan aman dikonsumsi. Ini komitmen kami untuk melindungi masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar