SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memperkuat komitmen pada sektor pendidikan dengan meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Prasejahtera Tahun 2025 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Peluncuran yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Dyandra Convention Center, Surabaya, Rabu (10/12) malam, menjadi salah satu program strategis untuk menekan angka putus sekolah dan memastikan perluasan akses pendidikan hingga wilayah terpencil.
Program ini dirancang sebagai intervensi pemerintah bagi keluarga yang berada di desil 1 dan 2 agar anak-anak mereka tetap melanjutkan pendidikan. Bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung operasional sekolah, tetapi juga untuk mengurangi kerentanan sosial yang kerap menyebabkan siswa keluar dari pendidikan formal.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi ruang yang inklusif bagi seluruh anak, apa pun latar belakang ekonominya. Ia menekankan bahwa bantuan tersebut adalah amanah yang harus digunakan tepat sasaran.
“Dana ini bukan sekadar transfer bantuan, melainkan investasi masa depan generasi Jawa Timur. Tolong gunakan sebaik-baiknya karena uang ini uang amanah supaya anak-anak tidak putus sekolah,” ujar Khofifah.
Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada para orang tua agar tidak sekadar mengandalkan bantuan, tetapi ikut memastikan anaknya tetap bersemangat bersekolah. Menurutnya, dukungan keluarga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan pendidikan.
“Para orang tua dorong semangat putra putrinya supaya mereka membangun cita-cita untuk terus sekolah, kuliah, dan sukses dengan cara yang baik dan bermartabat,” ucapnya.
Khofifah menambahkan, keberhasilan pendidikan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, sekolah, dunia usaha, komunitas, serta masyarakat disebutnya memiliki peran besar dalam memastikan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.
“Saya mengajak seluruh elemen untuk bersinergi, sehingga program ini dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” tuturnya.
Selain membahas bantuan pendidikan, Khofifah juga memaparkan capaian terbaru Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur yang pada 2025 tercatat mencapai angka 76,13 kategori tinggi atau naik dari tahun sebelumnya sebesar 75,35. Capaian ini berada di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 75,90. Untuk indikator pendidikan, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Jatim berada di 13,44 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 8,39 tahun.
Meskipun menunjukkan progres positif, Khofifah menilai tantangan pemerataan pendidikan masih harus dikejar. “Capaian ini hasil kerja keras bersama. Namun, untuk memastikan angka RLS dan HLS terus meningkat, kita harus fokus pada pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Jawa Timur,” katanya.
Dari pemerintah pusat, apresiasi juga datang dari Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD IV) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Paudah. Ia menilai Jawa Timur menjadi provinsi yang paling progresif dalam penyediaan dokumen rencana penanganan anak tidak sekolah.
“Atas nama Kementerian Dalam Negeri kami mengucapkan apresiasi terutama program memberikan bantuan kepada peserta didik agar bisa terus belajar,” ujar Paudah.
Menurutnya, keberhasilan Jatim dalam menangani persoalan anak tidak sekolah merupakan bukti kuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Jatim satu-satunya provinsi yang telah menyelesaikan dokumen rencana anak tidak sekolah. Ini bukti komitmen tinggi sehingga pendidikan sebagai hak dasar bisa dipenuhi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Aries Agung Paewai menjelaskan bahwa program ini menargetkan 48.077 siswa SMA, SMK, dan SLB dari keluarga prasejahtera. Setiap siswa menerima bantuan sebesar Rp1 juta yang disalurkan melalui virtual account.
“Dana ini dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti seragam, buku, alat tulis, sepatu, paket data, hingga transportasi,” jelas Aries.
Ia juga menegaskan adanya aturan pembatalan bantuan apabila penerima terbukti putus sekolah, meninggal dunia, terlibat kriminal, atau menikah dini. “Program ini wujud hadirnya pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak meraih masa depan,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Khofifah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para siswa dari jenjang X hingga XII, baik dari sekolah negeri maupun swasta. “Selain itu, Kemendagri juga menyerahkan dokumen rencana aksi penanganan anak tidak sekolah kepada Pemerintah Provinsi Jatim sebagai bentuk dukungan penuh terhadap upaya pemerataan pendidikan,”tutupnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar