SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan Sekolah Rakyat (SR) sebagai instrumen strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui pendidikan berasrama yang terkelola secara komprehensif dan berkelanjutan. Penegasan itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat se-Jawa Timur di BPSDM Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (16/1).
Menurut Khofifah, pendidikan tidak cukup hanya menyediakan akses belajar, tetapi harus dibarengi pengasuhan, pembinaan karakter, dan penguatan kompetensi agar anak-anak dari keluarga rentan memiliki peluang masa depan yang setara.
Bimtek ini diikuti 26 Kepala Sekolah Rakyat, 91 Wali Asrama, dan 86 Wali Asuh dari seluruh Sekolah Rakyat di Jawa Timur. Hadir pula Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf selaku penanggung jawab nasional program Sekolah Rakyat dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifah Choiri Fauzi sebagai leading sector pengasuhan anak.
“Kita ingin menyapa sekaligus meng-update pengelolaan Sekolah Rakyat yang berbasis asrama agar pelaksanaannya berjalan baik dan adaptif terhadap kondisi sosial anak-anak yang sangat beragam,” ujar Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa sistem pendidikan berasrama menuntut kesiapan manajerial dan kepekaan sosial yang tinggi, sehingga setiap persoalan siswa dapat dimitigasi secara cepat dan tepat.
Khofifah menyampaikan Jawa Timur saat ini menjadi provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak di Indonesia, yakni 26 SR dengan total 2.249 siswa. Jumlah tersebut terbagi dalam 98 rombongan belajar, terdiri atas 15 rombel SD, 35 rombel SMP, dan 48 rombel SMA.
Capaian tersebut, kata Khofifah, sekaligus menjadi tanggung jawab besar pemerintah daerah untuk memastikan kualitas pengelolaan dan lulusan Sekolah Rakyat benar-benar memberikan dampak sosial jangka panjang.
“Kita ingin SR di Jawa Timur menjadi penguat harapan. Banyak anak yang sebenarnya brilian dan berlian, tetapi potensinya tidak selalu tampak. Ketika diberi ruang dan pendampingan yang tepat, mereka tumbuh melampaui ekspektasi,” tegasnya.
Sebagai bukti, Khofifah menyinggung penampilan baris-berbaris siswa Sekolah Rakyat asal Jawa Timur dalam peresmian 166 SR se-Indonesia yang mendapat apresiasi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Selain itu, kemampuan siswa SR menyampaikan pidato dalam berbagai bahasa asing—Indonesia, Arab, Inggris, Jepang, hingga Mandarin—menjadi indikator keberhasilan pendekatan pendidikan yang diterapkan. Dua siswa yang tampil menggunakan bahasa Arab dan Jepang diketahui berasal dari Sekolah Rakyat di Jawa Timur.
“Ini di atas ekspektasi. Ketika sistemnya tepat, anak-anak Sekolah Rakyat menunjukkan kompetensi luar biasa,” ujar Khofifah.
Gubernur Khofifah mengingatkan para kepala sekolah dan tenaga kependidikan untuk peka terhadap proses adaptasi siswa yang berasal dari latar belakang keluarga dan sosial yang beragam. Setiap persoalan di lingkungan sekolah harus diidentifikasi sejak dini dan diselesaikan melalui koordinasi lintas sektor.
“Sekolah Rakyat memang berada di bawah Kementerian Sosial, tetapi tidak boleh berjalan sendiri. Jika ada persoalan, jangan dibiarkan dan jangan semuanya dibawa ke pusat. Cari solusi bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, hingga bupati dan wali kota setempat,” tegasnya.
Menteri PPPA RI Arifah Choiri Fauzi menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemprov Jawa Timur dalam mendukung program prioritas nasional Sekolah Rakyat.
“Dari 166 titik Sekolah Rakyat di Indonesia, terbanyak ada di Jawa Timur. Saya sampaikan kepada Pak Menteri Sosial, sudah selayaknya Ibu Gubernur mendapatkan penghargaan atas prestasi plus-plus-plus di Jawa Timur,” ujar Arifah.
Ia menilai Bimtek ini menunjukkan perhatian serius Pemprov Jatim terhadap penguatan pola asuh anak dalam sistem pendidikan berasrama.
“Hak asuh anak tidak pernah hilang meskipun mereka tinggal di asrama. Orang tua tetap memiliki kewajiban mengasuh, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak. Terima kasih atas respon cepat Ibu Gubernur,” tambahnya.
Arifah menegaskan Kementerian PPPA siap mendukung penuh Sekolah Rakyat sebagai bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan.
“Presiden tidak ingin ada anak Indonesia yang putus sekolah, sakit, atau kelaparan. Sekolah Rakyat adalah wujud kehadiran negara untuk menyiapkan generasi unggul di masa depan,” katanya.
Melalui Bimtek ini, Pemprov Jawa Timur menegaskan Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan strategi sosial jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi ekosistem pembinaan karakter, kompetensi, dan masa depan anak-anak dari keluarga rentan di Jawa Timur.
Lainnya:
- Sekolah Rakyat di Bangkalan Diserbu 600 Pendaftar, Bupati Lukman Hakim Desak Pembangunan Dipercepat
- Siswa SDN Sumberbendo Lamongan Juara Atletik Kids 2026, Mantup Siap Kirim Talenta ke Provinsi
- Buket Mawar dari Mahasiswa Polteksi untuk Ning Lia, Kisah Haru di Balik Perjuangan KIP Kuliah
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
